Keadilan Universal bagi Warga Terdampak NYIA

Sejak jaman kepresidenan SBY telah memutuskan pembangunan bandara, namun terjadi penolakan keras oleh warga saat itu. Dimulai kembali saat rezim Jokowi yang sangat mengedepankan pembangunan infrastruktur akhirnya melakukan pembangunan besar-besaran. Ada 16 pembangunan bandara di seluruh daerah Indonesia. Pembangunan NYIA ini ada di dalam Master Plan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia  (MP3EI) yang pernah dirancang oleh rezim SBY, lalu ditafsirkan ulang pada rezim Jokowi dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan proyek bandara kulon progo ini masuk ke dalam proyek pusat.

Angkasa pura membutuhkan 632 ha untuk lokasi pembangunan bandara. Sedangkan, 2000 ha akan dibangun <em>Aeropolis</em> (Kota Bandara) didukung dengan perumahan, mall, industri, dan lain-lain. Mereka yang terkena dampak dalam pembangunan NYIA ini sekitar 300 Kartu Keluarga (KK). Rumah dan lahan mereka digusur dan ditukar oleh sejumlah uang. Pemerintah hendak memberikan pelatihan bagi warga-warga tersebut yang terkena dampak berupa menjahit, manajemen pengelolaan uang ganti rugi, kewirausahaan, penyediaan jasa, dan sebagainya. Dalam hal ini yang paling terdampak adalah ibu-ibu dan anak-anak. Dan yang paling tersiksa adalah anak-anak ketika melihat aparat bersitegang dengan orang tua mereka. Anak-anak harus melihat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada bapak ibu mereka. Sedangkan ibu-ibu kehilangan air bersih dan kehilangan lahan yang mereka garap.

Tidak hanya itu saja, banyak juga yang akan terdampak dari adanya pembangunan ini selain dari warga yang terkena dampak secara langsung tersebut. Seperti halnya Magelang juga akan terdampak, dengan dijadikan Borobudur sebagai puncak kebudayaan Internasional. Tetapi ini merupakan satu hal dampak positif dari adanya pembangunan ini, karena dapat menaruh perhatian lebih banyak kepada turis untuk datang ke Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat menaikkan perekonomian negara.

Kontra pembangunan bandara ini sudah dimulai sejak tahun 2011, warga lokal membentuk organisasi WTT (Wahana Tri Tunggal) berfungsi sebagai evaluator terhadap upaya pemerintah kulon progo, Yogyakarta dan Indonesia. Tetapi WTT mengalami defisit kepercayaan, konflik internal dalam melihat konflik. Adapun juga perkumpulan dari para penolak pembangunan ini yang berbentuk non-struktural, yaitu Paguyuban Warga Penolak Pembangunan Kulon Progo (PWPPKP)

Dari apa yang terlihat secara garis besarnya, konflik di Kulon Progo menciptakan dua bentuk kubu, yaitu kubu yang pro terhadap pembangunan dan yang kontra terhadap pembangunan. Warga yang pro pembangunan adalah mereka yang, misalnya, bagian dari keluarganya merupakan aparatur negara. Sedangkan mereka yang kontra pembangunan adalah mereka yang ingin mempertahankan profesi sebagai petani dengan atau tanpa bandara. Mereka yang sejak awal menyetujui adanya pembangunan tentu mengetahui secara lengkap dampak positif pambungan bandara. Pertama, ganti rugi tanah diatas standar nasional. Kedua, potensi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tereksposnya destinasi pariwisata yang berlokasi di Kecamatan Temon khusunya dan Kabupaten Kulon Progo umumnya serta dampaknya pada aktivitas wirausaha warga. Keempat, tersedianya lapangan kerja bagi para warga. Konsekauensi sebaliknya, para warga kontra pembangunan bandara melihat pembangunan ini sebagai upaya untuk merampas ruang hidup warga. Pertama, hilangnya mata pencarian utama warga kontra yang mayoritas adalah patani. Kedua, adanya fragmentasi sosial akibat rencana pembangunan bandara. Ketiga, pembangunan bandara tidak berwawasan ekologi dan dianggap sarat kerusakan lingkungan. Keempat, warga kontra meyakini bahwa pembangunan bandara tidak akan berpihak dan berdampak positif pada masyarakat lokal karena pasar ekonomi akan didominasi oleh investor asing. Kelima, warga kontra menolak tanpa syarat pembangunan bandara disebabkan oleh keyakinan bahwa kesejahteraan tidak bisa diukur oleh model-model makro ekonomi.

 

Lalu, apa sekiranya keadilan universal (dalam artian <em>win-win solution</em>) yang bisa terjadi untuk menunjang pembangunan New Yogyakarta International Airport ini ?
<ol>
<li>Kedua belah kubu, baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan harus bersikap terbuka. Pemerintah harus cukup berani untuk menghadapi kedua belah kubu tersebut tanpa berpihak kepada yang pro terhadap pembangunan saja. Namun, warga pun juga harus bersikap terbuka dan bersedia untuk mencari jalan yang baik. Salah satu faktor kenapa konflik ini masih berlangsung adalah karena baik pemerintah maupun warga yang terdampak masih tidak terbuka secara komprehensif. Misalnya, ketika pemerintah mengadakan sosialisasi terkait permasalahan ini, maka akan baiknya jika warga bersedia untuk mengikutinya, pun sebaliknya seperti itu.</li>
<li>Perlu dilibatkannya masyarakat dalam merencanakan, menentukan dan memutuskan segala kebijakan terkait dengan pembangunan ini. Karena masyarakat yang terdampak mempunyai hak di dalam itu, bukankah arti dari demokrasi selalu dibunyikan sebagai sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lebih daripada itu demokrasi adalah sistem yang kekuasaan-kekuasaan pemerintah dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Jadi, melimpahkan segala hal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara harus langsung dibicarakan kepada mereka yang terdampak, bukan hanya kepada mereka yang disebut sebagai wakil rakyat.</li>
<li>Sejak awal pemerintah harus adil tanpa munafik dalam penggunaan undang-undang sebagai tata cara merealisasikan pembangunan-pembangunan yang ada. Setidaknya tidak ada saling tumpang tindih antar undang-undang. Sehingga tidak akan menghasilkan dikotomi dan multi tafsir dalam mencoba menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, proses konsinyasi tidak boleh diputuskan secara sepihak (pemerintah), proses konsinyasi itu bisa diterima secara hukum apabila kedua belah pihak yang berkonflik telah melakukan kesepakatan dengan pengadilan.</li>
<li>Jika dari proses pemufakatan itu tidak memperoleh hasil yang saling memuaskan. Maka, dalam hal ini bisa diadakan arbitrase (pihak ketiga) sebagai pihak yang tidak ikut dalam pro maupun kontra dalam pembangunan. Sehingga dari itu arbitrase akan mencoba menyaring dan memberikan solusi yang tidak memiliki keberpihakan dan dapat memuaskan dari masing-masing kubu yang ada.</li>
<li>Dan dari kesemua itu pemerintah dalam hal ini harus selalu mendistribusikan keadilan universal. Dalam maksudnya yaitu, menyamakan setiap manusia itu sama di depan hukum. Tidak ada pembedaan antara si miskin dengan si kaya, si cerdas dengan si bodoh, si lemah dengan si kuat. Semua manusia harus sama dimata hukum baik dalam segi profesi, status sosial, status pendidikan, kedudukan ekonomi, dan lain sebagainya</li>
</ol>
Dengan terjadi nya sebuah keadilan universal, maka kehidupan berwarga-negara akan terasa tentram dan sejahtera. Pemerintah maupun masyarakat perlu memiliki kesadaran kolektif dalam hal ini. Sebagai upaya mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Tiorivaldi)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *