Standwith Nining Elitos

Standwith Nining Elitos

Pada Rabu 10 Maret 2021, terdapat kabar bahwa penanggung jawab aksi IWD Konfederasi KASBI, yaitu Nining Elitos ,dkk di panggil Polda metro jaya yang dijadwalkan pada tanggal 15 Maret 2021.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos dipanggil polisi terkait dugaan penghasutan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dugaan tindak pidana yang disebutkan terjadi saat kegiatan unjuk rasa ‘Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), KASBI, KPBI, FBTPI, FSBPRI, dan SBCSI Garut’ di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kantor ILO Jakarta.

Dalam laporan polisi nomor: LP/235/III/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 9 Maret dan Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik/777/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret. Nining dilaporkan atas sangkaan Pasal 169 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

Jika kita lihat bahwa pasal pasal yang dituduhkan terdapat Nining terdapat kejanggalan, dengan jelas tidak melakukan tindakan yang berbahaya yang berdampak terhadap kestabilan keamanan negara , jika Nining Elitos dikriminalisasi atas dugaan pelanggaran karantina lalu bagaimana dengan kasus kerumuman yang disebabkan presiden Jokowi, kasus Presiden Jokowi tersebut dibebaskan, pemerintah seakan akan menutup mata atas segala bentuk permasalahan yang terjadi pada rakyat kecil seperti, kaum buruh, kaum tani , prempuan dan mahasiswa.

Lagi lagi perlu ditegaskan setahun belakangan ini pasca Omnimbus Law-Cilaka diketuk palu oleh DPR sejak 5 Oktober 2020 dan disahkan presiden sejak tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 kini telah menghasilkan turunannya yaitu 4 PP (Peraturan Pemerintah) yang baru antara lain PP nomer 34 tentang tenaga kerja asing (TKA);  PP Nomor 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,Alih daya , waktu kerja dan waktu istirahat, dan PHK; PP Nomor 36 tenteng pengupahan; PP Nomor 37 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dimana mayoritas butuh menyatakan bahwa 4 PP tersebut telah mendegradasi hak hak kaum buruh.

Kami mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk bersama sama melawan kriminalisasi , pembungkaman demokrasi.

#STANDWITHNININGELITOS

#LAWANKRIMINALISASI

#CABUTOMNIMBUSLAW

#MOSITIDAKPERCAYA

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *