PERNYATAAN SIKAP BEM KM UNTIDAR TERHADAP WADASS

MENGENAL WADAS

Wadas adalah sebuah desa yang letaknya sekitar 10 km dari Bendungan Bener. Dari kawasan inilah, Kementrian PUPR berencana menambang batu andesit untuk kebutuhan tanggul bendungan. Perlawanan ini telah berlangsung tiga tahun dan bentrok pada hari Jumat (23/4) menjadi salah satu puncak konflik tersebut. Berdasarkan SK Gubernur Jateng Nomor 509/41/2018, Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo.

Penambangan akan menempati lahan seluas 145 hektare ditambah 8,64 hektare lahan untuk akses jalan menuju proyek. Penambangan akan dilakukan menggunakan metode blasting (peledak) yang diperkirakan menghabiskan 5.300 ton dinamit. Warga menolak penambangan karena mengancam keberadaan 27 sumber mata air di Desa Wadas yang berarti juga berpotensi merusak lahan pertanian warga.

Bendungan Bener Purworejo adalah proyek strategis nasional yang menempati wilayah 3 Kecamatan Bener, Kepil, dan Gebang di Kabupaten Porworejo dan Wonosobo. Bendungan Bener berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Airnya akan dikumpulkan dari aliran sungai Bogowonto yang diapit dua bukit di lokasi tersebut. Menurut Kementrian PUPR, tinggi bendungan adalah 159 meter dan merupakan yang tertinggi di Indonesia, dan kedua tertinggi di Asia Tenggara. Presiden Jokowi menjadikan ini sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun, dan diharapkan beroperasi pada 2023.

Desa Wadas, sekitar 1 jam 45 menit dari Yogyakarta, termasuk ke dalam izin penetapan lokasi sebagai penyuplai bahan material Proyek Bendungan Bener. Bendungan ini, menurut Kementerian PUPR, berkapasitas 90,39 juta meter kubik senilai Rp 3,79 triliun. Kontraktornya adalah PT Brantas Abipraya, PT Aneka Dharma Persada, PT Waskita Karya, PT Jatiwangi, PT Pembangunan Perumahan, PT Ashfri Putraloka, dan PT Adhi Karya Tbk.

 

Permasalahan yang Terjadi

Warga Wadas, menolak Desa Wadas menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Bener dengan alasan perlindungan lingkungan yang dapat rusak karena adanya penambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan.

Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) menuntut:

  1. Menuntut Kapolresta untuk menerima poin-poin yang telah disampaikan oleh Wadon Wadas dalam audiensi pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
  2. Menuntut Kapolresta Purworejo dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk melindungi Warga Wadas yang menolak rencana pertambangan batuan andesit untuk suplai material bagi Proyek Bendungan Bener;
  3. Meminta Kapolresta Purworejo untuk dapat menyampaikan sikap penolakan Warga Wadas atas rencana pertambangan batuan andesit untuk suplai material bagi Proyek Bendungan Bener pada pengambil keputusan;
  4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dan mendukung Warga Wadas dalam upaya melindungi desanya dari segala ancaman perusakan alam dan potensi bencana.

Akan tetapi, ternyata tetap akan dilakukan penambangan di Desa Wadas yang berarti pemerintah tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan warga. Kemudian, hal ini memicu penutupan akses yang dilakukan warga sebagai bentuk penolakan terhadap wacana penambangan yang akan tetap dilaksanakan. Atas tindakan tersebut, aparat kepolisian pun mendatangi Desa Wadas dan terjadi tindakan represif atau kekerasan hingga penahanan yang kepada sejumlah Warga Desa yang dilansir sebagai provokator atas tindakan warga tersebut.

KRONOLOGIS KEJADIAN

Kronologi sementara:

  1. Tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB aparat mendatangi desa Wadas menggunakan beberapa mobil salah satunya mobil dengan muatan banyak. Kedatangan mereka terkait dengan rencana sosialisasi pemasangan patok untuk keperluan penambangan batuan andesit yang masih satu kesatuan dengan proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bener. Dalam mobil tersebut aparat kepolisian dan TNI membawa senjata.
  2. Warga melakukan aksi damai yaitu dengan cara memblokir area jalan menggunakan batang pohon sambil duduk dan bersholawat.
  3. Pihak aparat memaksa masuk dengan menggunakan gergaji mesin, termasuk menggunakan kekerasan dengan cara menarik, mendorong dan memukul warga termasuk ibu-ibu yang sedang bersholawat paling depan.
  4. Kericuhan pecah sekitar pukul 11.30 dan terjadi bentrokan. Warga dan beberapa mahasiswa yang bersolidaritas ditarik dan ditangkap secara paksa.
  5. Sejumlah warga sempat mundur karena ditembak gas air mata.
  6. Sekitar jam 11.47 Julian, PBH LBH Yogyakarta sebagai kuasa hukum warga Wadas, dikepung polisi hingga akhirnya ditarik dan ditangkap paksa tanpa alas an yang jelas. Direktur LBH Yogyakarta mengatakan bahwa Julian ditangkap dengan cara brutal,termasuk Tindakan apparat menjambak rambut Julian

PERNYATAAN SIKAP

BEM KM Universitas Tidar menyatakan sikap:

  1. Mengecam Keras Bentuk Kriminalisasi dan Tindakan Represifitas Aparat Terhadap Warga Wadas dan Masa Aksi Solidaritas yang Melakukan Aksi Mempertahankan Hak Atas Ruang Hidup dan Mata Pencahariannya.
  2. Mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk Mendengarkan Aspirasi dan Menunjukan Keberpihakan Kepada Warga Desa Wadas.
  3. Menuntut Aparat untuk Menghentikan Tindakan Kriminalisasi dan Represif Terhadap Masa Aksi dan Warga Desa Wadas.
  4. Mendukung Penuh Segala Aksi Solidaritas yang Dilakukan untuk Warga Wadas yang Tengah Memperjuangkan Hak –

Sumber:

@Wadas_melawan

https://lbhyogyakarta.org/2021/03/05/51512

https://tirto.id/polisi-tangkap-warga-kuasa-hukum-penolak-tambang-wadas-gdxs

https://jateng.suara.com/read/2021/04/24/154833/cerita-menegangkan-detik-detik-warga-wadas-purworejo-bentrok-dengan-polisi?page=all

RILIS PERS : BEM KM UNTIDAR DALAM MUNAS BEM SI XIV

Musyawarah nasional badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia (munas bem si) adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh aliansi bem si. Tahun ini adalah Munas BEM SI ke XIV yang diselenggarakan di Universitas Andalas. Agenda munas ini adalah penetapan posisi struktural BEM SI untuk setahun kedepan, yaitu : koordinator pusat, koordinator wilayah, koordinator isu, dan koordinator forum perempuan. BEM KM UNTIDAR memutuskan untuk menghadiri Munas dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai anggota aliansi BEM SI sekaligus sebagai upaya untuk memperluas jaringan dengan berbagai kampus yang ada di indonesia.

Situasi Munas BEM SI XIV

Tanggal 28 Maret 2021 pembukaan Munas BEM SI XIV dilaksanakan di Aula Gubernur Sumatra Barat yang dihadiri oleh koordinator pusat BEM SI 2020, Wakil Rektor 3 Universitar Andalas, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Mentri Pemuda dan Olahraga.

Tanggal 29 Maret 2021 sidang munas dilaksanakan di Auditorium Universitas Andalas. Pada awalnya acara berlangsung kondusif dan lancar. Ketika sidang hendak dimulai dengan presidium sementara, peserta munas mendapat kabar bahwa masih ada 11 delegasi dari kampus beberapa daerah yang tidak diperbolehkan masuk dengan alasan administrasi.

Sidang belum dimulai karena forum menghendaki agar sidang dimulai setelah 11 delegasi yang berada diluar diperbolehkan masuk ke ruang sidang. 11 delegasi tersebut berngkat memenuhi undangan yang diberikan panitia munas dan atas dasar pemenuhan kewajiban mereka sebagai anggota aliansi BEM SI.

Panitia menolak untuk memasukkan 11 delegasi ke dalam ruang sidang karena mereka belum memenuhi syarat administrasi dari panitia munas dan penerapan protokol kesehatan. Perdebatan berlangsung hingga sore hari kemudian agenda hari itu dicukupkan dan dilanjutkan di kemudian hari.

Tanggal 30 maret 2021 jumlah peserta yang tidak diperbolehkan masuk bertambah menjadi 18 delegasi dan memutuskan melakukan aksi diluar auditorium. Sebagian besar peserta yang tergabung dalam forum, termasuk BEM KM UNTIDAR, memutuskan IKUT BERSOLIDARITAS bersama dengan peserta yang tidak dibolehkan bergabung kedalam sidang.

Beberapa peserta munas coba berkomunikasi dengan Pengurus Inti (PI) BEM SI 2020, selaku pemberi mandat kepada Universitas Andalas menjadi tuan rumah untuk merekomendasikan kepada panitia agar delegasi yang diluar tetap diperbolehkan masuk dan mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di forum.

Rekomendasi tersebut disetujui oleh Pengurus Inti (PI) dan  berjanji akan mengkomunikasikan terkait hal tersebut kepada panitia.

Pada hari rabu 31 maret 2021 menimbang hal yang sudah dijelaskan sebelumnya BEM KM UNTIDAR bersama dengan 131 peserta yang tergabung di dalam forum memutuskan untuk walk out dari Munas BEM SI XIV   di Auditorium Unand. Kekecewaan peserta diperparah karena panitia tetap melanjutkan Munas di dalam auditorium dengan hanya sekitar 30 peserta dan bahkan tanpa perwakilan Universitas Diponegoro (UNDIP) selaku presidium sidang III. Peserta yang keluar juga terus mengajak peserta yang berada di Auditorium Unand untuk ikut bersolidaritas dan bergabung bersama forum.

Pada hari kamis 1 April 2021 132 peserta yang walk out dari Munas memutuskan untuk mengadakan Munas BEM SI XIV yang berlandasan kedaulatan anggota aliansi BEM SI di Asrama Haji Padang. Munas diadakan secara swadaya dan kolektif oleh anggota yang mengikuti dan mengajak seluruh anggota BEM SI tanpa terkecuali. Malam harinya, 132 peserta kembali mengundang seluruh anggota aliansi BEM SI terutama yang masih ada di Unand untuk bergabung dalam Munas BEM SI XIV di Asrama Haji Padang

Beberapa Rekomendasi kebijakan Dari Forum

  1. Anggota aliansi BEM SI yang tidak dapat masuk untuk diberikan kesempatan melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan serta pengecekan status keanggotaan segingga tidak serta merta memasuki forum.
  2. Dibukanya transparansi jumlah peserta yang ada di forum melalui presensi karena adanya kecirigaan peserta terhadap banyaknya kursi kosong yang diisi.
  3. Menukar panitia yang berada diruangan sejumlah dengan peserta di luar forum menimbang banyaknya panitia di dalam ruangan.

Sayangnya panitia menolak seluruh usulan tersebut dengan alasan itu semua merupakan hak prerogatif panitia.

Pandangan BEM KM UNTIDAR

  1. BEM SI adalah aliansi yang memegang teguh prinsip inklusifitas dan demokratis.
  2. Terkait dengan 18 delegasi kampus yang bermasalah terkait administrasi seharusnya bisa diselesaikan tanpa mengurangi hak anggota aliansi dan panitia seharusnya menjadi fasilitator untuk mengatasi permasalahan tersebut.
  3. Dalam musyawarah kedaulatan tertinggi berada di forum bukan di ketua panitia atau tuan rumah dalam hal ini presiden mahasiswa Universitas Andalas, Mereka tidak seharusnya bertindak arogan dan memutuskan segala sesuatunya secara sepihak.
  4. Panita bertindak melampaui batas dengan bersikap tidak mengindahkan saran forum dan rekomendasi pengurus inti BEM SI 2020 yang menyarankan agar 18 delegasi kampus yang masih berada di luar untuk diikut sertakan ke dalam forum terlebih dahulu dan dibantu untuk menyelesaikan permasalahan administrasinya.

Peran Yang Diambil BEM KM UNTIDAR Dalam Munas BEM SI XIV 

Agenda Munas BEM SI XIV di Padang salah satunya adalah pemilihan posisi struktural yang ada di BEM SI, diantaranya koordinator pusat, koordinator FP, koordinator wilayah, dan koordinator isu secara mandataris. Mandataris yang dimaksud merupakan bentuk mandat yang dilandaskan dari hasil kesepakatan 132 perguruan tinggi yang tergabung dalam Munas BEM SI XIV. Bentuk mandat yang diterima oleh koordinator pusat dan jajarannya pada Munas BEM SI XIV  merupakan mandat yang sah dan terlegitimasi oleh 132 perguruan tinggi.

Menyikapi hal itu, BEM KM UNTIDAR percaya bahwa isu yang menjadi fokus utama untuk situasi saat ini adalah isu-isu yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.Atas dasar pertimbangan tersebut BEM KM UNTIDAR memutuskan untuk bergabung menjadi anggota koordinator isu ekonomi yang dikoordinatori oleh Universitas Gajah Mada sebagai penerima mandat yang sah dan terlegitimasi.

Rilis Pers dari 132 Perguruan Tinggi yang walk out melalui tautan:

bit.ly/RilisPersBEMSI

Piagam Persatuan hasil Munas di Asrama haji Padang dapat di akses di:

bit.ly/PiagamPersatuanBEMSI

 

Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar adakan galang dana untuk NTT dan NTB

Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar usai melaksanakan kegiatan galang dana yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 April 2021, pada pukul 08.00 – 16-00 WIB. Kegiatan galang dana ini diadakan oleh KM Untidar sebagai wujud solidaritas kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Tengah (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang mengalami musibah banjir. Bencana banjir telah melanda kedua wilayah tersebut sejak 4 April 2021, yang mengakibatkan duka mendalam serta kerugian dimana banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka.

Kegiatan peduli NTT dan NTB yang dikoordinatori oleh masing-masing fakultas, diadakan secara tersebar pada berbagai titik wilayah di Kota dan Kabupaten Magelang.  Daerah-daerah yang digunakan untuk tempat galang dana yaitu alun-alun Kota Magelang dan di beberapa titik persimpangan yaitu persimpangan Canguk, Cacaban, Pakelan dan Bayeman.

Kegiatan galang dana yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar ini dilaksanakan dengan lancar. Seluruh mahasiswa yang berpartisipasi dalam galang dana ini, tetap  tertib dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mahasiswa dihimbau untuk selalu memakai masker dan membawa handsanitizer sebagai perlengkapan keamanan galang dana pada masa pandemi.

Hasil Sementara yang didapatkan dari kegiatan galang dana ini pada hari pertama sebanyak 20.318.500 rupiah dan pada hari kedua sebesar 22.025.500 rupiah. Total keseluruhan yang didapat selama dua hari senilai 42.344.000 rupiah.

Pro dan Kontra Hutan Kinipan

TOLAK : Penolakan pembebasan lahan hutan Kinipan untuk dijadikan Perkebunan kelapa sawit. (sumber : google)

MAGELANG (BEM KM Untidar) – Penebangan pohon di hutan Kinipan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan sekitarnya. Bencana alam yang silih berganti, kepunahan hewan langka, hingga penggusuran tempat tinggal masyarakat yang berada di sana. Penebangan ini dilakukan atas dasar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh sebuah perusahaan.

Kinipan merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Kalimantan Tengah. Desa ini sejak 2015 telah berusaha untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas hutan adatnya. Peta partisipatif dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pengakuan telah siap. Bahkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebuah lembaga yang diinisiasi sejumlah ormas dan NGO, telah memberikan sertifikasi yang membuktikan bahwa hutan Kinipan memenuhi segala aspek untuk ditetapkan sebagai wilayah hutan adat. Sesuai dengan persyaratan sejumlah regulasi pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat harus dilepaskan dari status hutan negara.

Sementara itu, Pada tahun 2005 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang ke wilayah adat laman kinipan dengan maksud untuk berinvestasi kebun sawit disana, namun masyarakat memberikan respon penolakan pada pihak SML. Kemudian pada tahun 2012 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang lagi dengan membawa surat izin atas nama pemerintah dengan nomor EK.525.26 SK-IL/VI/2012 kemudian disusun SK bupati EK.525.26/01/SK-IUP/VI/2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari. Masyarakat tetap melakukan penolakan hingga memberikan tulisan bahwa Mereka takut akan hutan dan keberadaan mereka hancur, mereka juga takut tanah longsor dan banjir.

Kemudian April 2016 masyarakat Adat Laman Kinipan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis atau mendeklarasikan hasil pemetaan wilayah adat Laman Kinipan. Kegiatan yang berbahagia ini juga di handiri oleh Asisten III selaku perwakilan pemerintahan Kabupaten Lamandau, Anggota DPRD Kabupaten Lamandau, dan beberapa Kepala Desa atau Kepala Adat yang berbatasan dengan Desa Kinipan atau wilayah hutan adat Laman Kinipan.

Selanjutnya Pada 23 Mei 2018, komunitas masyarakat adat Laman Kinipan dan pemerintah desa kembali melakukan rapat. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pengurus komunitas adat beserta para tokoh Laman Kinipan sepakat untuk meminta pendampingan dan bantuan hukum kepada PB AMAN, BRWA, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan hutan adat Laman Kinipan.

Permasalahan ini masih berkepanjangan hingga pada tanggal 8 Oktober 2018 masyarakat adat Laman Kinipan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lamandau, ada tiga poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat yaitu agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau mencabut ijin operasi PT. SML di wilayah hutan adat Laman Kinipan, kemudian agar Pemda membuat SK terkait hutan adat Laman Kinipan, dan mendesak Pemerintah membuat Perda perlindungan masyarakat adat Laman Kinipan.

Adanya permasalahan ini Kepala adat Kinipan Effendi juga sempat ditangkap dan dilaporkan melakukan tindak kekerasan. Mereka ditangkap atas laporan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan kepada dua karyawan perusahaan, Asmani dan Herman. Polisi menyebut dalam penyidikan didapatkan keterangan bahwa orang yang menyuruh melakukan perampasan gergaji mesin adalah Effendi.

Di Indonesia terdapat 700 kasus konflik tanah yang berhubungan dengan industri minyak sawit, salah satunya kasus Dayak Kinipan. Oleh karena itu sejak bulan Juni tahun 2020 warga Dayak Kinipan memblokir jalan masuk ke kampung mereka dengan menghalanginya dengan buldoser. Hal ini dilakukan untuk mencegah perluasan perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka. Karena aksi protes dan blokade oleh masyarakat Dayak Kinipan ini, polisi telah menangkap enam warga masyarakat adat yang menentang perampasan tanah dan penebangan hutan.

Jelang Tes Masuk PTN, Puluhan pelajar ikuti “SIMULTAN SIKAMDAR”

MAGELANG (BEM KM Untidar) –  Dalam rangka mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2021, BEM KM Universitas Tidar  menyelenggarakan tryout online nasional pada Minggu, (4/4/2021). BEM KM Untidar bekerjasama dengan salah satu Bimbingan Belajar (Bimbel) Neutron Magelang. Acara ini diikuti 50 peserta dari Magelang maupun luar Magelang karena ini terbuka untuk umum.

Event yang diberi nama ”Simultan Sikamdar” atau simulasi UTBK Nasional dan Sosialisasi Kampus Untidar ini bertemakan “Dare to dream of reaching the future”. Selain Tryout UTBK, acara ini menyediakan beberapa fasilitas lainnya. Seperti giveaway, pembahasan soal, informasi kampus, tips & trick masuk PTN serta uang pembinaan bagi 3 peserta yang memperoleh nilai tertinggi.

Dalam sambutanya, ketua panitia Sobri Khausan Al Muis meminta agar seluruh peserta selalu semangat dalam mengikuti rangkaian tes UTBK 2021. “Semangat bagi semua peserta untuk meraih impian masuk PTN Favorit”, ucap Sobri, Minggu (4/4).

Sementara itu, Plt Ketua BEM KM Untidar Arsyada Nihayati juga turut memberikan semangat bagi peserta yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. “Tetap semangat untuk melanjutkan keperguruan tinggi negeri”, tutur Asyada.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan membahasa soal uji coba UTBK bersama Mr. Kiswantoro dari BImbel Neutron Magelang. Dalam sesi ini, Kiswantoro lebih berfokus pada soal Matematika karena Matematika pasti ada di setiap tes masuk PTN. Sementara itu, peserta juga diperbolehkan untuk bertanya mengenai pembahasan soal.

“Matematika itu pasti ada di tes PTN. Dari tahun ke tahun pasti ada Matrik, geometri dan lainnya yang sebenernya sederhana tapi banyak yang terkecoh”, jelas Kiswantoro.

Acara yang terakhir adalah sosialisasi kampus Untidar yang dipimpin oleh Arif Rahman Saleh yang merupakan Dosen teknik mesin Untidar.  Beliau menjelaskan sejarah Untidar, Fakultas yang ada di Untidar, hingga progress pembangunan Untidar. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa program studi diploma tiga (d3) di Untidar sedang proses menjadi sarjana terapan (d4).

“saat ini program studi d3 yang ada di Untidar, yaitu d3 mesin dan d3 akuntansi sedang berproses menuju sarjana terapan atau d4. Karena melihat mahasiswa lulusan d3 pasti tidak langsung kerja, dirasa kurang kompeten sehingga melanjutkan ke jenjang S1”, jelas Arif.

“selain itu, di Untidar juga memfasilitasi mahasiswa yang memiliki bisnis wirausaha agar lebih menjadi lebih baik dan maju. Sesuai dengan Visi Untidar Menjadi Universitas Unggul Dalam Bidang Kewirausahaan Berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal”, imbuhnya diakhir sosialisasi kampus.