Pro dan Kontra Hutan Kinipan

TOLAK : Penolakan pembebasan lahan hutan Kinipan untuk dijadikan Perkebunan kelapa sawit. (sumber : google)

MAGELANG (BEM KM Untidar) – Penebangan pohon di hutan Kinipan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan sekitarnya. Bencana alam yang silih berganti, kepunahan hewan langka, hingga penggusuran tempat tinggal masyarakat yang berada di sana. Penebangan ini dilakukan atas dasar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh sebuah perusahaan.

Kinipan merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Kalimantan Tengah. Desa ini sejak 2015 telah berusaha untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas hutan adatnya. Peta partisipatif dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pengakuan telah siap. Bahkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebuah lembaga yang diinisiasi sejumlah ormas dan NGO, telah memberikan sertifikasi yang membuktikan bahwa hutan Kinipan memenuhi segala aspek untuk ditetapkan sebagai wilayah hutan adat. Sesuai dengan persyaratan sejumlah regulasi pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat harus dilepaskan dari status hutan negara.

Sementara itu, Pada tahun 2005 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang ke wilayah adat laman kinipan dengan maksud untuk berinvestasi kebun sawit disana, namun masyarakat memberikan respon penolakan pada pihak SML. Kemudian pada tahun 2012 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang lagi dengan membawa surat izin atas nama pemerintah dengan nomor EK.525.26 SK-IL/VI/2012 kemudian disusun SK bupati EK.525.26/01/SK-IUP/VI/2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari. Masyarakat tetap melakukan penolakan hingga memberikan tulisan bahwa Mereka takut akan hutan dan keberadaan mereka hancur, mereka juga takut tanah longsor dan banjir.

Kemudian April 2016 masyarakat Adat Laman Kinipan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis atau mendeklarasikan hasil pemetaan wilayah adat Laman Kinipan. Kegiatan yang berbahagia ini juga di handiri oleh Asisten III selaku perwakilan pemerintahan Kabupaten Lamandau, Anggota DPRD Kabupaten Lamandau, dan beberapa Kepala Desa atau Kepala Adat yang berbatasan dengan Desa Kinipan atau wilayah hutan adat Laman Kinipan.

Selanjutnya Pada 23 Mei 2018, komunitas masyarakat adat Laman Kinipan dan pemerintah desa kembali melakukan rapat. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pengurus komunitas adat beserta para tokoh Laman Kinipan sepakat untuk meminta pendampingan dan bantuan hukum kepada PB AMAN, BRWA, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan hutan adat Laman Kinipan.

Permasalahan ini masih berkepanjangan hingga pada tanggal 8 Oktober 2018 masyarakat adat Laman Kinipan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lamandau, ada tiga poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat yaitu agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau mencabut ijin operasi PT. SML di wilayah hutan adat Laman Kinipan, kemudian agar Pemda membuat SK terkait hutan adat Laman Kinipan, dan mendesak Pemerintah membuat Perda perlindungan masyarakat adat Laman Kinipan.

Adanya permasalahan ini Kepala adat Kinipan Effendi juga sempat ditangkap dan dilaporkan melakukan tindak kekerasan. Mereka ditangkap atas laporan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan kepada dua karyawan perusahaan, Asmani dan Herman. Polisi menyebut dalam penyidikan didapatkan keterangan bahwa orang yang menyuruh melakukan perampasan gergaji mesin adalah Effendi.

Di Indonesia terdapat 700 kasus konflik tanah yang berhubungan dengan industri minyak sawit, salah satunya kasus Dayak Kinipan. Oleh karena itu sejak bulan Juni tahun 2020 warga Dayak Kinipan memblokir jalan masuk ke kampung mereka dengan menghalanginya dengan buldoser. Hal ini dilakukan untuk mencegah perluasan perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka. Karena aksi protes dan blokade oleh masyarakat Dayak Kinipan ini, polisi telah menangkap enam warga masyarakat adat yang menentang perampasan tanah dan penebangan hutan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *