KPK SEKARAT, BUAH HASIL REVISI CEPAT KILAT

Oleh: Kastrat BEM KM UNTIDAR 2021

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK. Mahkamah dalam putusannya, menganggap bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil didasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon.

Penolakan MK Terhadap Permohonan Uji Formil yang Diajukan Pemohon Undang-Undang No 19 Tahun 2019

  1. Pemohon yang menyatakan bahwa UU nomor 19/2019 tersebut tak melalui skema program legislasi nasional. Berdasarkan keterangan DPR, MK menyatakan bahwa UU 19/2019 telah melalui tahap Prolegnas.
  2. Meski pun dalam pembuatannya UU KPK disebut dilakukan dalam waktu yang cepat. MK berpendapat bahwa jangka waktu dalam pembuatan UU tak diatur dalam UU yang ada.
  3. MK juga menolak dalil tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU tersebut. Berdasarkan bukti yang diterima, DPR menyebut telah melakukan sejumlah seminar nasional terkait dengan perubahan UU KPK tersebut.
  4. Mengenai keterlibatan KPK dalam pembahasan UU, MK telah mendapatkan bukti adanya pernyataan ketidakhadiran KPK dalam pembahasan. Oleh karena itu MK menyatakan bahwa MK menolak terlibat dalam pembahasan UU tersebu
  5. Dalil tak terpenuhinya kuorum kehadiran fisik dalam paripurna tidak juga diterima oleh MK.
  6. Pemohon juga mengajukan dalil mengenai UU 19/2019 yang tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai dalil tersebut MK menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diputuskan sebagai pelanggaran formil karena UU tetap berlaku setelah 30 hari meski tidak ditandatangani presiden.

Diketahui, sidang pengujian terhadap Revisi UU KPK telah berlangsung hampir dua tahun. Uji revisi dilakukan setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK yang dianggap melemahkan pada September 2019 lalu. Menurut mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dahulu dimiliki KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

26 Poin Hasil Revisi UU KPK yang berisiko melemahkan KPK:

  1. Melemahnya independensi (KPK).
  2. Bagian yang mengatur ada pimpinan adalah tanggung jawab tertinggi dicabut.
  3. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.
  4. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
  5. Standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan pegawai KPK.
  6. Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.
  7. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.
  8. Salah satu pimpinan KPK pasca UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.
  9. Pemangkasan kewenangan penyelidik.
  10. Pemangkasan kewenangan penyadapan.
  11. OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.
  12. Terdapat pasal yang beresiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT.
  13. Ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK.
  14. Ada resiko penyidik PNS di KPK berada di dalam koordinasi dan pengawasan polri karena pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus
  15. berkurangnya kewenangan penuntutan.
  16. Dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.
  17. Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugas karena status ASN.
  18. Terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi pegawai negeri sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu 2 tahun bagi Penyelidik dan Penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.
  19. Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks bersifat lintas negara.
  20. Diubahnya pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.
  21. Terdapat pertentangan sejumlah norma seperti pasal 69 D yang mengatakan sebelum Dewan Pengawas di bentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah. Sementara di pasal 2 diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
  22. Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, Apakah penasehat menjadi Dewan Pengawas atau penasehat langsung berhenti saat UU ini diundangkan.
  23. Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik (pasal 11).
  24. KPK hanya berkedudukan di ibukota negara.
  25. Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan.
  26. Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu: pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi.

Kronologi Perjalanan Revisi Undang-Undang KPK

Polemik terkait revisi UU KPK perlahan meredup setelah DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan perubahan kedua UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU. Berikut kronologi perjalanan revisi UU KPK:

  1. 2011

(16 desember) DPR menyepakati 64 RUU, termasuk RUU KPK yang akan dibahas pada program prioritas legislatif nasional atau prolegnas tahun 2012.

  1. 2012

(4 Oktober) Komisi 3 DPR sepakat melanjutkan perumusan revisi UU KPK.

(9 Oktober) Badan legislasi (baleg) DPR mengatakan akan merumuskan ulang draf revisi.

(16 Oktober) Panitia kerja atau Panja revisi UU KPK akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembahasan revisi tersebut.

  1. 2015

(23 Juni) rapat paripurna DPR sepakat untuk memasukkan kembali revisi UU KPK ke dalam prolegnas .

(6 Oktober) draft UU KPK beredar saat rapat pleno baleg DPR ada 45 anggota dari 6 fraksi menjadi pengusaha draft.

(7 Oktober)KPK menolak rencana DPR memasukkan revisi UU ke dalam prolegnas.

  1. 2016

(11 Februari) rapat paripurna DPR untuk membahas revisi UU KPK batal karena fraksi Gerindra dan Demokrat menolak revisi.

(13 Februari) pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan hingga masa sidang DPR berikutnya .

(21 Februari) ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan akan mengundurkan diri kalau revisi ini tetap dilakukan .

(22 Februari) pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi namun tidak menghapusnya dalam prolegnas.

(9 Oktober) pemerintah mengatakan akan menarik diri dari pembahasan jika revisi bertujuan untuk memperlemah KPK.

  1. 2017

(10 Januari) DPR menetapkan prolegnas 2017 terdiri atas 50 pasal RUU namun revisi UU KPK tidak termasuk didalamnya .

  1. 2018

(15 Januari) ketua DPR Bambang soesatyo mengatakan dirinya memastikan DPR tidak akan mendorong rekomendasi revisi UU KPK.

  1. 2019

 (11 September) Presiden Joko Widodo menekankan surat Presiden surprise terkait revisi UU KPK dan dikirim ke DPR 13 September baleg DPR dan pemerintah mengadakan rapat tertutup tentang revisi UU KPK 17 september DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.

Pernyataan Jokowi ( Revisi UU KPK):

Presiden Joko Widodo mengklaim menolak sejumlah poin dalam draf revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan DPR pada Jumat (13/9/2019). Jokowi lalu menjabarkan empat poin revisi yang disebutnya la tolak. Namun faktanya, hanya dua poin yang benar-benar ditolak oleh Kepala Negara.

KLAIM

FAKTA

– Jokowi mengaku tidak setuju jika KPK harus mendapatkan izin dari plhak eksternal untuk melakukan penyadapan.

– Jokowi mengaku tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

– Jokowi tidak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan.

– Jokowi juga tidak setuju pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari KPK dan diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

– Dalam draf revisi UU KPK, tak ada ketentuan bahwa KPK harus mendapat izin pengadilan sebelum menyadap terduga koruptor.

Dalam draf RUU KPK pasal 12 B ayat 1, Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas Izin tertulls darl Dewan Pengawas.

– Dalam pasal 45 draf RUU KPK, memang sudah diatur bahwa penyidik KPK tak hanya berasal dari kepolisisan dan kejaksaan, tetapi juga penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oelh Undang-undang.

– Poin ini diatur dalam pasal 12 A draf RUU KPK, Dalam melaksanakan tugas 3 penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesual dengan ketentua peraturan perundang-undangan.

– Poin ini juga memang diatur 4 dalam pasal 7 ayat 1 huruf a draf RUU KPK, melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh masing-masing instansi, kementerian, dan lembaga.

Poin Revisi dan Implikasi

REVISI

IMPLIKASI

– pegawai KPK menjadi ASN

-KPK menjadi lembaga pemerintah/eksekutif

– KPK perlu meminta izin penyadap, penyitaan, & pengeledahan

– Penyidikan KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, & ASN

– Penuntutan harus koordinasi dengan kejaksaan Agung

– Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria

– KPK berkewenangan mengeluarkan SP3

– Dinilai akan menghilangkan independensi KPK

– KPK tidak lagi sebagai lembaga independen yang mengawasi 3 pilar demokrasi

– Dikhawatirkan dalam penanganan kasus akan ada intervensi dari dewan pengawas

– Tidak ada lagi penyidik independen. Dikhawatirkan pula akan makin banyak kasus sprindik yang bocor

– KPK tidak lagi punya kewenangan otonom dalam penuntutan

– KPK akan sulit mengusut perkara suap yang biasanya berjumlah < 1 miliar rupiah

– Kasus-kasus besar BLBI, Century, E-KTP, Hambalang, dll berpotensi didesak untuk dikeluarkan SP35

Revisi UU KPK

  1. Pasal Pemeriksaan

Dalam Pasal 46 UU KPK lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU baru, pasal itu diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di kitab hukum acara pidana.

Perubahan tersebut menyebabkan UU KPK kehilangan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya, tindak pidana korupsi hukum acaranya sama dengan tindak pidana biasa.

  1. Kewenangan di tangan dewan pengawas

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan dan penangkapan. Namun dalam UU baru, kewenangan pimpinan sebagai pananggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas.

  1. Pasal perihal kewenangan menggeledah

Merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledeh dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B mengaturpenyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1×6 bulan dan dapat diperpanjang 1×6 bulan.

  1. Pasal tentang penyelidik KPK

Pasal 43 UU KPK baru mengatur penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun, Pasal 43A menyebutkan penyelidikan tersebut harus lulus pendidikan di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 20021 tentang kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian.

  1. Pasal soal status kepegawaian

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK dan mendegradasi lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah. Sebab pegawai negeri atau ASN berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah.

  1. Pasal tentang dewan pengawas

Keberadaan dewan pengawas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Wewenang dewan pengawas juga bukan Cuma mengawasi dan mengevaluasi, tetapi masuk dalam keseharian teknis penanganan perkara. Peran dewan pengawas ini tertuang dalam Pasal 37B. Keberadaan dewan pengawas ini dinilai merupakan bentuk pemborosan dan bisa menjadi alat intervensi.

  1. Pasal tentang kewenangan menghentikan penyidikan

UU KPK yang baru mengatur kewewnangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini ada di Pasal 40 UU KPK hasil revisi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai aturan ini diskriminatif dengan mengatur batas waktu tertentu dalam penghentian penyidikan. Pembatasan hanya berdasarkan kedaluwarsa perkara sesuai dengan ancaman hukuman.

#MOSITIDAKPERCAYA

#REFORMASIDIKORUPSI

#REFORMASIHABISDIKORUPSI

Sumber

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/26/152306165/infografik-26-poin-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-lemahkan-kpk

https://tirto.id/banyak-koruptor-lepas-dari-jerat-hukum-seandainya-uu-kpk-direvisi-eidm

https://amp.kontan.co.id/news/mahkamah-konstitusi-mk-tolak-uji-formil-revisi-uu-kpk

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/161310565/infografik-klaim-dan-fakta-pernyataan-jokowi-soal-revisi-uu-kpk

https://www.antaranews.com/infografik/1071610/jalan-terjal-revisi-uu-kpk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *