Aksi Nyata Solidaritas Mahasiswa Untidar Terhadap Masyarakat NTT.

Penyaluran bantuan untuk korban banjir NTT

MAGELANG (BEM KM Untidar) – Bentuk solidaritas dan kepedulian Mahasiswa Universitas Tidar Magelang terbukti nyata dengan menyalurkan bantuan kepada korban banjir Nusa Tenggara Timur (NTT). Delegasi Mahasiswa Untidar terjun langsung ke lokasi pada tanggal 31/05/2021. Antusias warga sekitar sangat tinggi sehingga penyaluran bantuan berlangsung dengan lancar.

Setelah dilanda bencana banjir yang cukup besar, Nusa Tenggara Timur kini mulai berbenah memulihkan kondisi yang terdampak. Banjir yang melanda hampir semua wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat mengejutkan dan tidak terprediksi oleh siapapun, mengingat wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri termasuk kedalam wilayah yang bersuhu udara tinggi dan sebagian besar wilayahnya berupa  pasir dan batu karang. Tidak ada tindakan mitigasi sama sekali dan tentu mereka sangat tidak siap untuk bencana ini.

Di wilayah kupang contohnya, kebanyakan bangunan disana tidak siap menghadapi hujan apalagi badai.  Karena intensitas hujan di kupang sendiri memang sangat minim. Dalam rentan waktu satu tahun jumlah hujannya bisa dihitung dengan jari. Dan juga karena provinsi tersebut masuk kedalam kategori daerah kepulauan maka kemungkinan untuk banjir seperti kemarin sangat kecil sekali.

Masyarakat setempat menyebut bencana banjir itu dengan sebutan “Seroja” atau singkatan dari Serangan Roh Jahat karena memang sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi adat dan kebudayaan daerah masing-masing. Mereka beranggapan bencana itu ada untuk mengusir roh roh jahat yang menempati daerah mereka. Penyebutan ini tidak tiba-tiba  muncul, karena juga sesuai dengan urutan penamaan siklon tropis dari BMKG secara internasional, yang menyebutkan bahwa bencana banjir di NTT disebabkan oleh siklon seroja.

Banjir tersebut mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit pula, oleh karenanya sebagai wujud nyata pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 4 delegasi Universitas Tidar terbang langsung ke NTT untuk ikut serta dalam membantu pemulihan wilayah disana.

Wilayah yang menjadi fokus utama untuk dipulihkan adalah wilayah yang mengalami kerusakan parah dan masih banyak yang belum tercover bantuan. Pada tanggal 31 mei 2021 delegasi Universitas Tidar berangkat ke daerah Tuak Daun Merah (TDM) dan Amnuban untuk menyerahkan alat mandi, vitamin, dan paket sembako kepada 60 keluarga. Hari berikutnya tanggal 1 Juni 2021 menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam dari kupang untuk menyerahkan paket sembako dan alat dapur berupa kompor, wajan, minyak tanah kepada 35 kepala keluarga di daerah kabupaten malaka tepatnya di desa forekmodok, desa lamudur, dan desa kleseleon. Pada tanggal 3 juni 2021 mereka berlayar ke destinasi terakhir yaitu di Pulau Kera untuk menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembuatan sekolah di pulau tersebut.

Ali Yasfi, selaku Ketua BEM KM Universitas Tidar turut serta dalam kegiatan ini. Dia menjelaskan bahwa keadaan sekitar sebagian masih menunggu relokasi yang sudah dijanjikan pemerintah. “Ya sebagian sudah dibersihkan, namun sebagian masih menunggu relokasi yang dijanjikan pemerintah sehingga masyarakat disana membangun tenda darurat untuk sementara waktu”, jelas Ali.

Selain menjelaskan keadaan sekitar, Ali juga menjelaskan proses penyaluran bantuan yang tersebar di beberapa tempat. Keadaan jalan yang rusak sedikit menghambat mobilisasi, namun semua masih tetap berjalan lancar menurutnya. “Kita perjalanan ke daerah-daerah lain memerlukan waktu yang cukup lama, seperti di Malaka kami melakukan perjalanan selama 15 jam. Untuk penyaluran, kita menggunakan pick-up karena kondisi jalan yang rusak jadi tidak bisa memungkinkan untuk memakai kendaraan lain”, tutur Ali.

Harapannya, bantuan ini bisa berguna bagi masyarakat NTT. Selain itu, besar harapannya agar kerusakan-kerusakan yang ada di wilayah NTT segera tercover dan bencana alam ini tidak kembali terjadi di NTT maupun didaerah lainnya.

REFLEKSI 23 TAHUN TRAGEDI TRISAKTI

PENEMBAKAN, PENJARAHAN, HINGGA PEMERKOSAAN :

Tidak Seriusnya Pemerintah dalam Menyelesaikan Tragedi Trisakti.

       Oleh: Kastrat BEM KM UNTIDAR 2021

 

Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977 – 1998), Hafidin Royan (1976 – 1998), dan Hendriawan Sie (1975 – 1998).

Awal tahun 1998 ekonomi Indonesia mulai goyah akibat krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi  ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.  Dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri kemudian pada pukul 17.15 mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Mahasiswa panik dan sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam serta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan.

Kronologi penembakan pada peristiwa trisakti mei 1998

  • 10.30 -10.45
    • Aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan gedung M (Gedung Syarif Thayeb) dimulai dengan pengumpulan segenap civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan. Berjumlah sekitar 6000 orang di depan mimbar.
  • 10.45-11.00
    • Aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini.
  • 11.00-12.25
    • Aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi/acara tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar.
  • 12.25-12.30
    • Massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas (jalan layang) dan menuntut untuk turun (long march) ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR/DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jl. Jend. S. Parman.
  • 12.30-12.40
    • Satgas mulai siaga penuh (berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang) dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan.
  • 12.40-12.50
    • Pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju Gedung MPR/DPR melewati kampus Untar.
  • 12.50-13.00
    • Long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri dua lapis barisan.
  • 13.00-13.20
    • Barisan satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa (Senat Mahasiswa Universitas Trisakti) melakukan negoisasi dengan pimpinan komando aparat (Dandim Jakarta Barat, Letkol (Inf) A Amril, dan Wakalpolres Jakarta Barat). Sementara negoisasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula masyarakat mulai bergabung di samping long march.
  • 13.20-13.30
    • Tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Di lain pihak pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat Pengendalian Massa (Dal-Mas) sejumlah 4 truk.
  • 13.30-14.00
    • Massa duduk. Lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara rekan mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya.
  • 14.00-16.45
    • Negoisasi terus dilanjutkan dengan komandan (Dandim dan Kapolres) dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR/DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus.
    • Polisi memasang police line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut.
  • 16.45-16.55
    • Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negoisasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya massa menolak tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti, Adi Andojo SH, serta ketua SMUT massa mau bergerak mundur.
  • 16.55-17.00
    • Diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saat itu hujan turun dengan deras.
    • Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan demikian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mashud yang mengaku sebagai alumni (sebenarnya tidak tamat) berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar.
  • 17.00-17.05
    • Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas satgas, ketua SMUT serta Kepala kamtibpus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtibpus mengadakan negoisasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur.
  • 17.05-18.30
    • Ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. Tiga orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan tetapi dapat diredam oleh satgas mahasiswa Usakti.
    • Pada saat yang bersamaan barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata dihampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakkan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Termasuk Ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh dua peluru karet dipinggang sebelah kanan.
    • Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakkan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.
    • Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak dua baris (jongkok dan berdiri) lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus tiga orang dan satu orang lainnya di rumah sakit beberapa orang dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada lima belas orang. Yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.
    • Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus.
  • 18.30-19.00
    • Tembakan dari aparat mulai mereda, rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju RS.
  • 19.00-19.30
    • Rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan (parkir utama) dan sniper (penembak jitu) di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musholla dan dengan segera memadamkan lampu untuk sembunyi.
  • 19.30-20.00
    • Setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar adari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan Dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing- masing. Terjadi negoisasi antara Dekan FE dengan Kol.Pol. Arthur Damanik, yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit (per 5 orang). Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.
  • 20.00-23.25
    • Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang.
    • Yang luka-luka berat segera dilarikan ke RS Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas. Anggota Komnas HAM datang ke lokasi.
  • 01.30
    • Jumpa pers Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolda Mayjen (Pol) Hamami Nata, Rektor Trisakti Prof. Dr. R. Moedanton Moertedjo, dan dua anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto.

Tragedi Trisakti menelan nyawa empat orang yang namanya abadi hingga kini, yakni Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur), Hafidhin Royan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil), Hery Hartanto (Fakultas Teknologi Industri), dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi).

 

PERISTIWA PENJARAHAN MEI 1998

Kerusuhan banyak terjadi dalam masyarakat multietnis terutama di negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan adat istiadat. Pada akhir tahun 1997, terjadi kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Kesenjangan sosial tersebut sangat nampak terlihat dimana etnis Tionghoa lebih eksklusif di bandingkan masyarakat pribumi. Hal tersebut di dasari oleh terjadinya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis politik dan bahkan berkembang menjadi krisis multidimensi. Ketika krisis multidimensi telah terjadi, maka potensi terjadinya kerusuhan akan semakin besar.

Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadilah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti dengan tuntutan berupa reformasi total. Peristiwa demostrasi tersebut menewaskan empat mahasiswa, yaitu Hendrawan Sie, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, dan Hery Hartanto. Lalu terjadilah aksi kerusuhan dan chaos yang semakin merajalela pada tanggal 13 Mei 1998. Aksi kerusuhan tersebut antara lain berupa penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Massa yang melakukan penjarahan pada pekan paling kacau di Indonesia menyebutnya sebagai “Hari Kebebasan.”

Menjelang tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan mulai menyebar hampir ke seluruh kawasan Jakarta. Pada saat itu massa memanfaatkan keadaan dengan melakukan pengerusakan, penjarahan, dan pembakaran toko-toko secara serempak di sentra perdagangan yang mayoritas dikuasai oleh etnis Tionghoa. Amuk massa tersebut membuat para etnis Tionghoa menjadi ketakutan, bahkan para etnis Tionghoa menuliskan tulisan “Milik Pribumi” atau “Pro-Reformasi” pada dinding luar toko atau rumah. Beberapa wilayah yang terdampak parah oleh penjarahan, yaitu Roxy Mas (kini disebut ITC Roxy Mas), Topas (kini disebut Roxy Square), Yogya Plaza Klender, Pasar Glodok, dan Orion Plaza. Setelah kerusuhan tidak dapat lagi dihindarkan dan makin meluas bahkan ke beberapa daerah di luar ibu kota. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Terkait kronologi “kerusuhan”, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam laporannya menemukan indikasi bila peristiwa penembakan mahasiswa di Trisakti awalnya menciptakan faktor martir yang menjadi pemicu kerusuhan. Namun kerusuhan yang terjadi di seantero Jakarta, serta terulang di beberapa kota besar lain, bukan akibat massa yang marah melihat mahasiswa jadi martir. Semua insiden memiliki pola awal yang hampir sama, yaitu bermula dari berkumpulnya massa pasif yang terdiri dari massa lokal dan pendatang. Setelah itu muncul provokator yang bertugas memancing massa dengan modus tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian. Tak jarang, massa pendatang ini memanaskan suasana atau merusak fasilitas umum. Jika modus awal mereka berhasil, segelintir orang tadi mulai memancing massa melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran gedung.

Selain penjarahan, terjadi juga pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Pada 13 Mei 1998 malam, Ita Fathia pertama kali mengetahui terjadinya perkosaan massal setelah menemui korban kejadian di kawasan Jembatan Tiga, Jembatan Empat dan Jembatan Lima di Jakarta Barat. Ia menemukan korban itu setelah mendapatkan informasi dari sejumlah orang melalui telepon anonim. “Pertama telepon dari laki-laki katanya ada perkosaan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta Utara. Kami pikir itu bohong, namun sekitar jam 8 ada lagi perempuan menelpon mengatakan ada perkosaan di Jembatan Tiga di Cengkareng,” jelas Ita.

            Akhirnya malam itu, Ita dan dua rekannya dari Kalyanamitra pun memutuskan untuk pergi ke kawasan Cengkareng dengan taksi meski belum mengetahui dengan jelas rumah para korban. “Waktu itu di Jakarta Barat sudah ramai, taksi tak bisa masuk, demi keamanan supir taksi menyarankan saya menggunakan syal sebagai kerudung ketika keluar taksi,” kata Ita.

Dia dan dua rekannya pun berjalan kaki ke Jembatan Tiga. Jalanan ketika itu sudah kacau, banyak orang menggedor pintu toko. Sampai di Jembatan Tiga, Ita bertemu dengan camat setempat yang menunjukkan rumah korban perkosaan. “Sebelumnya dia menyarankan jangan ke sana karena berbahaya, tapi setelah tahu kami ingin mendatangi korban, camat itu mendatangi saya dan mengatakan ibu masih ingin ke sana, dia menunjuk arah beberapa rumah, yang korban di sana, sana dan sana,” jelas Ita.

            Ketika mendatangi rumah pertama yang ditunjuk camat tersebut, Ita bertemu dengan korban perkosaan yang diperkirakan berusia 18-19 tahun. “Tatapan matanya sudah kosong, saya lalu mendatangi rumah kedua dan ketiga, benar saja saya menemukan korban dalam keadaan yang sama: sudah mengucurkan banyak darah. Mereka dari kalangan Cina miskin,” kata mantan Direktur Kalyanamitra ini.

Setelah memberikan pertolongan pertama sebisanya pada para korban di Jembatan Tiga, Ita dan rekannya kembali ke kantor. Di sana para relawan menerima banyak telepon kasus perkosaan. Selama 13-14 Mei 1998, kasus perkosaan banyak dilaporkan. Ita pun mendatangi para korban yang diantaranya adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta, yang diselamatkan di pastoran. “Sampai di sana, ada dua perempuan dadanya ditutup plastik hitam, kaki saya bergetar ketika membukanya, mereka menderita luka pada payudaranya dan vaginanya, semuanya mengeluarkan darah,” ungkap Ita. Dia bersama rekannya dari tim relawan dan pastor tersebut berupaya membawanya ke rumah sakit, namun dalam perjalanan mereka memutuskan untuk membawa korban langsung ke bandara untuk diterbangkan ke Singapura. “Karena mereka mengalami pendarahan hebat, dan sampai di bandara mereka dapat diterbangkan ke Singapura, tanpa paspor ataupun visa,” jelas Ita. Situasi bandara Soekarno-Hatta saat itu sangat padat dan kacau, dan banyak orang yang mencari tiket untuk segera pergi dari Indonesia. Ketika melintas di kawasan Jakarta Barat, dalam perjalanan kembali dari bandara, Ita mengatakan melihat sebuah mobil yang dikerumuni massa dan penumpangnya suami istri dan seorang anak. Mereka pun ditolong dan diantar ke bandara.

            Di kawasan Cengkareng, Ita mengatakan melihat banyak perempuan keturunan Cina yang berlarian sambil berteriak. Ita dan sejumlah rekannya pun menghentikan kendaraan untuk berupaya menolong korban. “Tiba-tiba muncul seorang yang dipanggil pak haji, dia membantu kami menolong perempuan-perempuan tersebut dan membawanya ke tempat tinggalnya,” kata Ita. Untuk menangani korban, dibentuk Tim Relawan Untuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Tim ini mendapatkan bantuan dari sejumlah organisasi keagamaan Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu serta petugas medis. Salah satunya dr. Lie Dharmawan.

PERKEMBANGAN DAN PENYELESAIAN KASUS:

Tragedi Mei 1998 merupakan titik tolak bangsa Indonesia yang tidak dibayar dengan harga murah. Harga mahal yang harus dibayar adalah kekerasan yang terjadi didalamnya.  Pemerkosaan etnis Tionghoa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia telah menjadi memori kelam dan traumatis yang tidak hanya membekas dalam ingatan para korban, tetapi juga seluruh rakyat yang hidup di masa itu. Akan tetapi, hingga hari ini penyelesaian kasus perkosaan dalam Tragedi Mei 1998 masih belum tuntas. Banyak kendala yang dihadapi untuk mengunkap kasus ini, mulai dari kekurangan data, proses yang sangat berbeli-belit, hingga korban yang enggan melapor dan memberikan kesaksian akibat ancaman dan trauma berat yang dialaminya. Namun demikina, sejatinya keseriusan pemerintah untuk mengungkap kasus ini sangat dipertanyakan. Sejak Presiden Habibie membentuk komisi khusus untuk menangani tragedi ini, lambat laun titik terang semakin remang, dan kasus ini kian tenggelam. Wacana untuk membawa kasus ini ke pengadilan sejak tahun 2000 hingga kini masih belum terlaksana. Alih-alih menyelesaikan dengan tegas, Langkah yang diambil pemerintah semakin tidak jelas. Pada tahun 2008, sempat diadakan pengumpulan bukti oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk dibawa ke pengadilan namun masih nihil. Tidak berhenti, pada tahun 2017 B.J Habibie mengumpulkan Kembali berkas dokumen tragedi tersebut untuk dibawa langsung kepada Presiden Jokowi, tetapi hingga hari ini, belum ada penyelesaiann dari tragedi keji tersebut.

DUGAAN OTAK DIBALIK PEMERKOSAAN PEREMPUAN ETNIS TIONGHOA DALAM KERUSUHAN MEI 1998

Di tengah kencangnya arus bantahan terhadap isu pemerkosaan massal, Sebuah tim khusus dibentuk. Selain wartawan-wartawan belia yang sangat bersemangat, di tim itu ada juga aktifis yang turut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di tahun 1994. Sebaga catatan, D&R dikomandani Bambang Budjono dan diawaki orang-orang Tempo yang telah kehilangan medianya akibat bredel tahun 1994  serta sejumlah pendiri AJI. hubungan para aktifis-relawan kemanusian dengan kaum pewarta akhirnya memburuk di negeri kita. Aksi baku menyalahkan terjadi. Wartawan menuding relawan hanya pandai menggoreng-goreng isu; memerlihatkan bukti mereka tak mampu. Sebaliknya relawan menganggap wartawan hanya mementingkan sensasi sehingga tega memersetankan keadaan kejiawaan korban dan keluarganya. Tak ada titik temu. Para relawan pernah berkeluh-kesah ke AJI karena menganggap sajian pers terkait perkosaan massal Mei 1998 cenderung mengejar efek sensasi saja.

Hubungan relawan-wartawan lebih memburuk lagi setelah Martadinata Haryono  (lebih dikenal sebagai Ita Martadinata) tewas bersimbah darah pada 9 Oktober  1998 di kamarnya. Persisnya, di lantai 2 rumah orang tuanya di Jakarta Utara. Di RSCM jenazah siswi kelas III SMA Paskalis berusia 18 tahun itu kemudian diotopsi dr. Mun’im Idris. Ahli forensik kenamaan yang akrab dengan jurnalis  itu kemudian memberi keterangan pers yang menghebohkan. Ia menyatakan di dubur almarhumah ada jejak sodomi yang sudah lama. “Saya sampai menegur dokter Mun’im karena omongannya. Ia mau masuk ke mobilnya di parkiran RSCM waktu itu.  Saya masih ingat ucapannya. Dia bilang, ‘Kemungkinan anak ini pernah disodomi. Tanda-tandanya sudah lama. Kalau orang nanya siapa pelakunya, yang dicurigai orang dekatnya, terutama bapaknya.’ Kan kurang ajar omongannya!” kata Rita Serena Kolibonso yang kini menjadi Direktur Eksekutif Mitra Perempuan.

Para relawan kemanusiaan merasakan hantaman yang luar biasa. Sebabnya? Sesungguhnya Ita adalah bagian dari mereka. Ia dihabisi 3 hari setelah konferensi pers yang dihelat Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) dan sejumlah organisasi HAM, di Jakarta. Para relawan itu membeberkan ancaman mati yang telah mereka terima. Pengancam menyatakan akan menghabisi mereka jika tidak berhenti membantu  penyelidik internasional yang sedang menangani kasus kekerasan, termasuk perkosaan massal, terhadap perempuan Tionghoa pada  Mei 1998. Ita tewas. Ancaman itu terbukti bukan omong kosong. Para relawan terteror. Sedianya, Ita dan 2 perempuan korban kekerasan seksual pada Mei 1998 akan bertestimoni di markas PBB. Ternyata  seminggu sebelum itu mewujud ia telah disudahi.

Bukan isapan jempol atau hoax perkosaan massal yang terjadi pada 13-15 Mei di Jakarta. Pun yang di luar Ibukota (Medan dan Surabaya)  di masa yang paling menetukan nasib gerakan reformasi. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah BJ Habibie menyimpulkan demikian. Dalam laporannya yang bertanggal 18 Oktober 1998, Sub-Tim Fakta Korban (bagian dari TGPF) yang diketuai Prof. Saparlina Sadli menyatakan mereka hanya berhasil memverifikasi 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. Tindak ketaksenonohan itu terjadi di Jakarta dan sekitarnya, serta di Medan dan Surabaya. Korbannya paling banyak, di ibukota. Perkosaan hanya terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan kawasan lain yang menjadi permukimanan Tionghoa.

Gang rape yang terjadi, menurut TGPF.  Artinya, korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu dan tempat yang sama. Kebanyakan aksi dilakukan di  hadapan orang lain (suami/ tunangan/ pacar/ anak /saudara korban). Lokasinya di  dalam rumah, jalan, dan depan tempat usaha. Sasaran umumnya perempuan Tionghoa, baik kalangan berada, berkecukupan, atau melarat.

Perkosaan dan kerusuhan, menurut Sub-Tim Fakta Korban, saling bertaut dan dilakukan untuk melampiaskan kemarahan atau kebencian. Ada indikasi bahwa pemerkosa adalah orang-orang  terlatih atau yang menggunakan obat.

Setelah melakukan penelusuran panjang setahun terakhir, Law-justice.co beroleh informasi menarik termasuk dari kalangan yang merupakan otoritas intelijen militer di masa prahara tersebut. Seorang narasumber mengungkapkan dirinya melihat sendiri sejumlah korban yang baru saja digagahi. Seorang narasumber mengungkapkan bahwa sebulan sebelum kerusuhan Mei 1998 dirinya mendapat laporan dari anak buahnya tentang kegiatan yang mencurigakan. Isinya? Katanya ada semacam rekrutmen anak-anak Timor. Yang lolos kemudian diasramakan. Kabarnya lokasinya di sebuh tempat di Jawa Barat. “Kami cari ke Batujajar dan Cilendek. Nggak ada. Kami cari terus. Ternyata adanya di Bayah, Banten, di sebuah gunung. Mereka dilatih di sana. Lokasi itu pernah hendak dijadikan pusat pembinaan ke-2 Kopassus, setelah Batujajar. Tempat itu kami pantau,” ungkap dia. Operasi intelijen dijalankan. Ternyata selama masa pengggemblengan di sana  dan sesudahnya ada saja peserta pelatihan itu yang ngoceh. “Mereka kan suka minum-minum. Sofi, misalnya. Namanya  anak muda…Kalau sudah mulai mabuk mereka akan bicara apa pun. Jadi,  kami bisa tau mereka ngapain aja di gunung itu. Tapi kami nggak tau mereka akan dikirim ke mana sebab mereka sendiri pun nggak tau.” Ternyata dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998  anak-anak Timor itu  diturunkan. “Pelaku perkosaan yang disebut tegap, kulit agak gelap, rambut ikal, dan gerakannya terlatih ya mereka! Jumlahnya 200-an. Begitu informasi yang kami dapat kemudian.” “Saya tidak akan menyebut dia siapa. Yang pasti dia memiliki kekuatan yang besar, jaringan yang luas,  dan  uang yang berlimpah. Biaya pelatihan di gunung yang di Bayah nggak main-main. Juga izinnya kalau memang ada. Nggak sembarang orang bisa melakukannya,” lanjutnya. Para narasumber itu beranggapan penembakan 5 mahasiswa Trisakti, penjarahan, pembakaran, dan perkosaan massal adalah bagian dari skenario besar yang bertujuan menumbangkan Presiden Soeharto yang kian terjepit akibat krisis moneter yang bermula tahun 1997. Banyak kelompok yang bermain waktu itu termasuk dari negara-negara adidaya.  Pengkondisian, penggalangan, dan aksi pun dilakukan oleh masing-masing kelompok. Pemain utama dari dalam negeri waktu itu, menurut narasumber, termasuk para jenderal baret merah yang ikut perkubuan 01 atau 02 sekarang. “Pertarungan yang sangat sengit di masa Pilpres sekarang masih kelanjutan dari rivalitas mereka yang nyata di permukaan di tahun 1998,” kata seorang narasumber. Kalau benar demikian adanya, sungguh tegalah para master mind itu menjalankan strategi terkutuk yang telah menghancurkan seketika kehidupan sekian banyak perempuan Indonesia beretnik Tionghoa.

PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DALAM TRAGEDI TRISAKTI

Berdasarkan kronologi tragedi Trisakti 12 mei 1998, pelanggaran HAM yang terjadi berdasarkan UUD 1945

  1. Hak untuk hidup

( pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” )

  1. Hak untuk jaminan dan perlindungan

( pasal 28D ayat 1 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” )

  1. Hak untuk dijaga kehormatannya dan tidak dilecehkan

( pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda Yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan Untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “ )

  1. Hak untuk rasa aman

( pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda Yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan Untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “ )

  1. Hak untuk bebas dari penyiksaan

(Pasal 28G ayat 2 “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. “ )

  1. Hak keadilan

( pasal 28I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”)

Pasal 28H ayat 2 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan Manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“

  1. Hak menyatakan pikirannya dan sikap

( Pasal 28E ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai Dengan hati nuraninya”)

 

 

 

 

 

 

SUMBER

http://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah

http://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah#:~:text=Tragedi%20Trisakti%20adalah%20peristiwa%20penembakan,menuntut%20Soeharto%20turun%20dari%20jabatannya.&text=Mereka%20yang%20tewas%20adalah%20Elang,Sie%20(1975%20%2D%201998).

Titulanita, Fuji, Sumardiati, Siti, Endang W, Mrr. Ratna. 2015. KERUSUHAN PASAR GLODOK: STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN GLODOK KECAMATAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT) GLODOK’S MARKET RIOT: CASE STUDIES OF ETHNIC TIONGHOA AT SUB-DISTRICT GLODOK DISTRICT TAMAN SARI JAKARTA BARAT, 1998-2000. Jurnal Ilmu Budaya dan Media. [e-journal]. Vol. 3 (1). Hlm 10-19. Tersedia pada: http://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1533. Diunduh pada: 10 Mei 2021.

Tivany, Arzia. 2018. Pengakuan Para Pelaku Penjarahan Mei 98, Korban Operasi Kerusuhan Sistematis. VICE News. [online], 19 Mei 2018. Tersedia pada: https://www.vice.com/id/article/a3av7e/pengakuan-para-pelaku-penjarahan-mei-98-korban-operasi-kerusuhan-sistematis. Diunduh pada: 10 Mei 2021.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44134808

https://www.law-justice-co/artikel/65561/otak-perkosaan-massal-mei-1998-aib-bangsa-indonesia/

https://tirto.id/tragedi-trisakti-dan-keadilan-yang-tak-kunjung-tiba-coAk

KPK SEKARAT, BUAH HASIL REVISI CEPAT KILAT

Oleh: Kastrat BEM KM UNTIDAR 2021

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK. Mahkamah dalam putusannya, menganggap bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil didasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon.

Penolakan MK Terhadap Permohonan Uji Formil yang Diajukan Pemohon Undang-Undang No 19 Tahun 2019

  1. Pemohon yang menyatakan bahwa UU nomor 19/2019 tersebut tak melalui skema program legislasi nasional. Berdasarkan keterangan DPR, MK menyatakan bahwa UU 19/2019 telah melalui tahap Prolegnas.
  2. Meski pun dalam pembuatannya UU KPK disebut dilakukan dalam waktu yang cepat. MK berpendapat bahwa jangka waktu dalam pembuatan UU tak diatur dalam UU yang ada.
  3. MK juga menolak dalil tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU tersebut. Berdasarkan bukti yang diterima, DPR menyebut telah melakukan sejumlah seminar nasional terkait dengan perubahan UU KPK tersebut.
  4. Mengenai keterlibatan KPK dalam pembahasan UU, MK telah mendapatkan bukti adanya pernyataan ketidakhadiran KPK dalam pembahasan. Oleh karena itu MK menyatakan bahwa MK menolak terlibat dalam pembahasan UU tersebu
  5. Dalil tak terpenuhinya kuorum kehadiran fisik dalam paripurna tidak juga diterima oleh MK.
  6. Pemohon juga mengajukan dalil mengenai UU 19/2019 yang tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai dalil tersebut MK menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diputuskan sebagai pelanggaran formil karena UU tetap berlaku setelah 30 hari meski tidak ditandatangani presiden.

Diketahui, sidang pengujian terhadap Revisi UU KPK telah berlangsung hampir dua tahun. Uji revisi dilakukan setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK yang dianggap melemahkan pada September 2019 lalu. Menurut mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dahulu dimiliki KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

26 Poin Hasil Revisi UU KPK yang berisiko melemahkan KPK:

  1. Melemahnya independensi (KPK).
  2. Bagian yang mengatur ada pimpinan adalah tanggung jawab tertinggi dicabut.
  3. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.
  4. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
  5. Standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan pegawai KPK.
  6. Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.
  7. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.
  8. Salah satu pimpinan KPK pasca UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.
  9. Pemangkasan kewenangan penyelidik.
  10. Pemangkasan kewenangan penyadapan.
  11. OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.
  12. Terdapat pasal yang beresiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT.
  13. Ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK.
  14. Ada resiko penyidik PNS di KPK berada di dalam koordinasi dan pengawasan polri karena pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus
  15. berkurangnya kewenangan penuntutan.
  16. Dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.
  17. Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugas karena status ASN.
  18. Terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi pegawai negeri sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu 2 tahun bagi Penyelidik dan Penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.
  19. Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks bersifat lintas negara.
  20. Diubahnya pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.
  21. Terdapat pertentangan sejumlah norma seperti pasal 69 D yang mengatakan sebelum Dewan Pengawas di bentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah. Sementara di pasal 2 diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
  22. Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, Apakah penasehat menjadi Dewan Pengawas atau penasehat langsung berhenti saat UU ini diundangkan.
  23. Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik (pasal 11).
  24. KPK hanya berkedudukan di ibukota negara.
  25. Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan.
  26. Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu: pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi.

Kronologi Perjalanan Revisi Undang-Undang KPK

Polemik terkait revisi UU KPK perlahan meredup setelah DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan perubahan kedua UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU. Berikut kronologi perjalanan revisi UU KPK:

  1. 2011

(16 desember) DPR menyepakati 64 RUU, termasuk RUU KPK yang akan dibahas pada program prioritas legislatif nasional atau prolegnas tahun 2012.

  1. 2012

(4 Oktober) Komisi 3 DPR sepakat melanjutkan perumusan revisi UU KPK.

(9 Oktober) Badan legislasi (baleg) DPR mengatakan akan merumuskan ulang draf revisi.

(16 Oktober) Panitia kerja atau Panja revisi UU KPK akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembahasan revisi tersebut.

  1. 2015

(23 Juni) rapat paripurna DPR sepakat untuk memasukkan kembali revisi UU KPK ke dalam prolegnas .

(6 Oktober) draft UU KPK beredar saat rapat pleno baleg DPR ada 45 anggota dari 6 fraksi menjadi pengusaha draft.

(7 Oktober)KPK menolak rencana DPR memasukkan revisi UU ke dalam prolegnas.

  1. 2016

(11 Februari) rapat paripurna DPR untuk membahas revisi UU KPK batal karena fraksi Gerindra dan Demokrat menolak revisi.

(13 Februari) pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan hingga masa sidang DPR berikutnya .

(21 Februari) ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan akan mengundurkan diri kalau revisi ini tetap dilakukan .

(22 Februari) pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi namun tidak menghapusnya dalam prolegnas.

(9 Oktober) pemerintah mengatakan akan menarik diri dari pembahasan jika revisi bertujuan untuk memperlemah KPK.

  1. 2017

(10 Januari) DPR menetapkan prolegnas 2017 terdiri atas 50 pasal RUU namun revisi UU KPK tidak termasuk didalamnya .

  1. 2018

(15 Januari) ketua DPR Bambang soesatyo mengatakan dirinya memastikan DPR tidak akan mendorong rekomendasi revisi UU KPK.

  1. 2019

 (11 September) Presiden Joko Widodo menekankan surat Presiden surprise terkait revisi UU KPK dan dikirim ke DPR 13 September baleg DPR dan pemerintah mengadakan rapat tertutup tentang revisi UU KPK 17 september DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.

Pernyataan Jokowi ( Revisi UU KPK):

Presiden Joko Widodo mengklaim menolak sejumlah poin dalam draf revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan DPR pada Jumat (13/9/2019). Jokowi lalu menjabarkan empat poin revisi yang disebutnya la tolak. Namun faktanya, hanya dua poin yang benar-benar ditolak oleh Kepala Negara.

KLAIM

FAKTA

– Jokowi mengaku tidak setuju jika KPK harus mendapatkan izin dari plhak eksternal untuk melakukan penyadapan.

– Jokowi mengaku tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

– Jokowi tidak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan.

– Jokowi juga tidak setuju pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari KPK dan diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

– Dalam draf revisi UU KPK, tak ada ketentuan bahwa KPK harus mendapat izin pengadilan sebelum menyadap terduga koruptor.

Dalam draf RUU KPK pasal 12 B ayat 1, Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas Izin tertulls darl Dewan Pengawas.

– Dalam pasal 45 draf RUU KPK, memang sudah diatur bahwa penyidik KPK tak hanya berasal dari kepolisisan dan kejaksaan, tetapi juga penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oelh Undang-undang.

– Poin ini diatur dalam pasal 12 A draf RUU KPK, Dalam melaksanakan tugas 3 penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesual dengan ketentua peraturan perundang-undangan.

– Poin ini juga memang diatur 4 dalam pasal 7 ayat 1 huruf a draf RUU KPK, melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh masing-masing instansi, kementerian, dan lembaga.

Poin Revisi dan Implikasi

REVISI

IMPLIKASI

– pegawai KPK menjadi ASN

-KPK menjadi lembaga pemerintah/eksekutif

– KPK perlu meminta izin penyadap, penyitaan, & pengeledahan

– Penyidikan KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, & ASN

– Penuntutan harus koordinasi dengan kejaksaan Agung

– Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria

– KPK berkewenangan mengeluarkan SP3

– Dinilai akan menghilangkan independensi KPK

– KPK tidak lagi sebagai lembaga independen yang mengawasi 3 pilar demokrasi

– Dikhawatirkan dalam penanganan kasus akan ada intervensi dari dewan pengawas

– Tidak ada lagi penyidik independen. Dikhawatirkan pula akan makin banyak kasus sprindik yang bocor

– KPK tidak lagi punya kewenangan otonom dalam penuntutan

– KPK akan sulit mengusut perkara suap yang biasanya berjumlah < 1 miliar rupiah

– Kasus-kasus besar BLBI, Century, E-KTP, Hambalang, dll berpotensi didesak untuk dikeluarkan SP35

Revisi UU KPK

  1. Pasal Pemeriksaan

Dalam Pasal 46 UU KPK lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU baru, pasal itu diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di kitab hukum acara pidana.

Perubahan tersebut menyebabkan UU KPK kehilangan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya, tindak pidana korupsi hukum acaranya sama dengan tindak pidana biasa.

  1. Kewenangan di tangan dewan pengawas

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan dan penangkapan. Namun dalam UU baru, kewenangan pimpinan sebagai pananggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas.

  1. Pasal perihal kewenangan menggeledah

Merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledeh dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B mengaturpenyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1×6 bulan dan dapat diperpanjang 1×6 bulan.

  1. Pasal tentang penyelidik KPK

Pasal 43 UU KPK baru mengatur penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun, Pasal 43A menyebutkan penyelidikan tersebut harus lulus pendidikan di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 20021 tentang kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian.

  1. Pasal soal status kepegawaian

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK dan mendegradasi lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah. Sebab pegawai negeri atau ASN berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah.

  1. Pasal tentang dewan pengawas

Keberadaan dewan pengawas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Wewenang dewan pengawas juga bukan Cuma mengawasi dan mengevaluasi, tetapi masuk dalam keseharian teknis penanganan perkara. Peran dewan pengawas ini tertuang dalam Pasal 37B. Keberadaan dewan pengawas ini dinilai merupakan bentuk pemborosan dan bisa menjadi alat intervensi.

  1. Pasal tentang kewenangan menghentikan penyidikan

UU KPK yang baru mengatur kewewnangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini ada di Pasal 40 UU KPK hasil revisi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai aturan ini diskriminatif dengan mengatur batas waktu tertentu dalam penghentian penyidikan. Pembatasan hanya berdasarkan kedaluwarsa perkara sesuai dengan ancaman hukuman.

#MOSITIDAKPERCAYA

#REFORMASIDIKORUPSI

#REFORMASIHABISDIKORUPSI

Sumber

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/26/152306165/infografik-26-poin-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-lemahkan-kpk

https://tirto.id/banyak-koruptor-lepas-dari-jerat-hukum-seandainya-uu-kpk-direvisi-eidm

https://amp.kontan.co.id/news/mahkamah-konstitusi-mk-tolak-uji-formil-revisi-uu-kpk

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/161310565/infografik-klaim-dan-fakta-pernyataan-jokowi-soal-revisi-uu-kpk

https://www.antaranews.com/infografik/1071610/jalan-terjal-revisi-uu-kpk

Peringatan Hardiknas Universitas Tidar

MAGELANG (BEM KM Untidar) – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2021 dilaksanakan secara serentak, sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Nadiem Anwar Makarim.  Tahun ini Universitas Tidar (Untidar) mengambil tema “siapkah kita kuliah offline?” . Meskipun dilaksanakan secara daring, antusias mahasiswa dan tenaga didik Untidar cukup tinggi.

Secara singkat, penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sosok tokoh asal Yogyakarta ini meninggalkan begitu banyak warisan bagi dunia pendidikan nasional.

Pada Tahun ini, Tema Hardiknas yang diambil oleh Kemendikbud adalah “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”. Seperti diketahui, “Merdeka Belajar” merupakan tema besar dari kebijakan pendidikan yang diangkat oleh Menteri Nadiem Makarim sejak ditunjuk menjadi Mendikbud oleh Presiden Jokowi, Oktober lalu.

Sementara itu, Universitas Tidar mengambil tema “Siapkah Kita Kuliah Online?”. Peringatan Hardiknas ini sekaligus untuk mematangkan rencana pelaksanaan pembelajaran secara offline yang akan dilaksanakan kedepannya di Universitas Tidar. Peringatan Hardiknas ini dimoderatori oleh Ali Yasfi selaku Ketua BEM KM serta mendatangkan dua narasumber yang kompeten di bidang akademik, yaitu Drs. Agus Sujito Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang dan Dr. Ir. Noor Farid. M.Si Wakil Rektor I bidang akademik Universitas Tidar. Meskipun daring,  segala materi hingga sesi tanya jawab dalam acara peringatan Hardiknas ini berjalan dengan lancar, serta antusias peserta juga tergolong tinggi.

Harapannya, di perkuliahan secara offline kedepannya tetap berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selain itu, Wakil Rektor I Noor Farid, mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga kesehatan agar pandemi ini segera berakhir.

Acara ini ditutup dengan Salah satu semboyan terkenal yang berbunyi:

“Ing ngarsa sung tulodho, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani”, yang artinya “Di depan (guru) harus memberi contoh yang baik, di tengah-tengah (muridnya) harus menciptakan ide dan prakarsa, di belakang harus bisa memberi dorongan dan arahan).

PERNYATAAN SIKAP BEM KM UNTIDAR TERHADAP WADASS

MENGENAL WADAS

Wadas adalah sebuah desa yang letaknya sekitar 10 km dari Bendungan Bener. Dari kawasan inilah, Kementrian PUPR berencana menambang batu andesit untuk kebutuhan tanggul bendungan. Perlawanan ini telah berlangsung tiga tahun dan bentrok pada hari Jumat (23/4) menjadi salah satu puncak konflik tersebut. Berdasarkan SK Gubernur Jateng Nomor 509/41/2018, Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo.

Penambangan akan menempati lahan seluas 145 hektare ditambah 8,64 hektare lahan untuk akses jalan menuju proyek. Penambangan akan dilakukan menggunakan metode blasting (peledak) yang diperkirakan menghabiskan 5.300 ton dinamit. Warga menolak penambangan karena mengancam keberadaan 27 sumber mata air di Desa Wadas yang berarti juga berpotensi merusak lahan pertanian warga.

Bendungan Bener Purworejo adalah proyek strategis nasional yang menempati wilayah 3 Kecamatan Bener, Kepil, dan Gebang di Kabupaten Porworejo dan Wonosobo. Bendungan Bener berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Airnya akan dikumpulkan dari aliran sungai Bogowonto yang diapit dua bukit di lokasi tersebut. Menurut Kementrian PUPR, tinggi bendungan adalah 159 meter dan merupakan yang tertinggi di Indonesia, dan kedua tertinggi di Asia Tenggara. Presiden Jokowi menjadikan ini sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun, dan diharapkan beroperasi pada 2023.

Desa Wadas, sekitar 1 jam 45 menit dari Yogyakarta, termasuk ke dalam izin penetapan lokasi sebagai penyuplai bahan material Proyek Bendungan Bener. Bendungan ini, menurut Kementerian PUPR, berkapasitas 90,39 juta meter kubik senilai Rp 3,79 triliun. Kontraktornya adalah PT Brantas Abipraya, PT Aneka Dharma Persada, PT Waskita Karya, PT Jatiwangi, PT Pembangunan Perumahan, PT Ashfri Putraloka, dan PT Adhi Karya Tbk.

 

Permasalahan yang Terjadi

Warga Wadas, menolak Desa Wadas menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Bener dengan alasan perlindungan lingkungan yang dapat rusak karena adanya penambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan.

Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) menuntut:

  1. Menuntut Kapolresta untuk menerima poin-poin yang telah disampaikan oleh Wadon Wadas dalam audiensi pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
  2. Menuntut Kapolresta Purworejo dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk melindungi Warga Wadas yang menolak rencana pertambangan batuan andesit untuk suplai material bagi Proyek Bendungan Bener;
  3. Meminta Kapolresta Purworejo untuk dapat menyampaikan sikap penolakan Warga Wadas atas rencana pertambangan batuan andesit untuk suplai material bagi Proyek Bendungan Bener pada pengambil keputusan;
  4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dan mendukung Warga Wadas dalam upaya melindungi desanya dari segala ancaman perusakan alam dan potensi bencana.

Akan tetapi, ternyata tetap akan dilakukan penambangan di Desa Wadas yang berarti pemerintah tidak mendengarkan aspirasi yang disampaikan warga. Kemudian, hal ini memicu penutupan akses yang dilakukan warga sebagai bentuk penolakan terhadap wacana penambangan yang akan tetap dilaksanakan. Atas tindakan tersebut, aparat kepolisian pun mendatangi Desa Wadas dan terjadi tindakan represif atau kekerasan hingga penahanan yang kepada sejumlah Warga Desa yang dilansir sebagai provokator atas tindakan warga tersebut.

KRONOLOGIS KEJADIAN

Kronologi sementara:

  1. Tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB aparat mendatangi desa Wadas menggunakan beberapa mobil salah satunya mobil dengan muatan banyak. Kedatangan mereka terkait dengan rencana sosialisasi pemasangan patok untuk keperluan penambangan batuan andesit yang masih satu kesatuan dengan proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bener. Dalam mobil tersebut aparat kepolisian dan TNI membawa senjata.
  2. Warga melakukan aksi damai yaitu dengan cara memblokir area jalan menggunakan batang pohon sambil duduk dan bersholawat.
  3. Pihak aparat memaksa masuk dengan menggunakan gergaji mesin, termasuk menggunakan kekerasan dengan cara menarik, mendorong dan memukul warga termasuk ibu-ibu yang sedang bersholawat paling depan.
  4. Kericuhan pecah sekitar pukul 11.30 dan terjadi bentrokan. Warga dan beberapa mahasiswa yang bersolidaritas ditarik dan ditangkap secara paksa.
  5. Sejumlah warga sempat mundur karena ditembak gas air mata.
  6. Sekitar jam 11.47 Julian, PBH LBH Yogyakarta sebagai kuasa hukum warga Wadas, dikepung polisi hingga akhirnya ditarik dan ditangkap paksa tanpa alas an yang jelas. Direktur LBH Yogyakarta mengatakan bahwa Julian ditangkap dengan cara brutal,termasuk Tindakan apparat menjambak rambut Julian

PERNYATAAN SIKAP

BEM KM Universitas Tidar menyatakan sikap:

  1. Mengecam Keras Bentuk Kriminalisasi dan Tindakan Represifitas Aparat Terhadap Warga Wadas dan Masa Aksi Solidaritas yang Melakukan Aksi Mempertahankan Hak Atas Ruang Hidup dan Mata Pencahariannya.
  2. Mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk Mendengarkan Aspirasi dan Menunjukan Keberpihakan Kepada Warga Desa Wadas.
  3. Menuntut Aparat untuk Menghentikan Tindakan Kriminalisasi dan Represif Terhadap Masa Aksi dan Warga Desa Wadas.
  4. Mendukung Penuh Segala Aksi Solidaritas yang Dilakukan untuk Warga Wadas yang Tengah Memperjuangkan Hak –

Sumber:

@Wadas_melawan

https://lbhyogyakarta.org/2021/03/05/51512

https://tirto.id/polisi-tangkap-warga-kuasa-hukum-penolak-tambang-wadas-gdxs

https://jateng.suara.com/read/2021/04/24/154833/cerita-menegangkan-detik-detik-warga-wadas-purworejo-bentrok-dengan-polisi?page=all

RILIS PERS : BEM KM UNTIDAR DALAM MUNAS BEM SI XIV

Musyawarah nasional badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia (munas bem si) adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh aliansi bem si. Tahun ini adalah Munas BEM SI ke XIV yang diselenggarakan di Universitas Andalas. Agenda munas ini adalah penetapan posisi struktural BEM SI untuk setahun kedepan, yaitu : koordinator pusat, koordinator wilayah, koordinator isu, dan koordinator forum perempuan. BEM KM UNTIDAR memutuskan untuk menghadiri Munas dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai anggota aliansi BEM SI sekaligus sebagai upaya untuk memperluas jaringan dengan berbagai kampus yang ada di indonesia.

Situasi Munas BEM SI XIV

Tanggal 28 Maret 2021 pembukaan Munas BEM SI XIV dilaksanakan di Aula Gubernur Sumatra Barat yang dihadiri oleh koordinator pusat BEM SI 2020, Wakil Rektor 3 Universitar Andalas, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Mentri Pemuda dan Olahraga.

Tanggal 29 Maret 2021 sidang munas dilaksanakan di Auditorium Universitas Andalas. Pada awalnya acara berlangsung kondusif dan lancar. Ketika sidang hendak dimulai dengan presidium sementara, peserta munas mendapat kabar bahwa masih ada 11 delegasi dari kampus beberapa daerah yang tidak diperbolehkan masuk dengan alasan administrasi.

Sidang belum dimulai karena forum menghendaki agar sidang dimulai setelah 11 delegasi yang berada diluar diperbolehkan masuk ke ruang sidang. 11 delegasi tersebut berngkat memenuhi undangan yang diberikan panitia munas dan atas dasar pemenuhan kewajiban mereka sebagai anggota aliansi BEM SI.

Panitia menolak untuk memasukkan 11 delegasi ke dalam ruang sidang karena mereka belum memenuhi syarat administrasi dari panitia munas dan penerapan protokol kesehatan. Perdebatan berlangsung hingga sore hari kemudian agenda hari itu dicukupkan dan dilanjutkan di kemudian hari.

Tanggal 30 maret 2021 jumlah peserta yang tidak diperbolehkan masuk bertambah menjadi 18 delegasi dan memutuskan melakukan aksi diluar auditorium. Sebagian besar peserta yang tergabung dalam forum, termasuk BEM KM UNTIDAR, memutuskan IKUT BERSOLIDARITAS bersama dengan peserta yang tidak dibolehkan bergabung kedalam sidang.

Beberapa peserta munas coba berkomunikasi dengan Pengurus Inti (PI) BEM SI 2020, selaku pemberi mandat kepada Universitas Andalas menjadi tuan rumah untuk merekomendasikan kepada panitia agar delegasi yang diluar tetap diperbolehkan masuk dan mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di forum.

Rekomendasi tersebut disetujui oleh Pengurus Inti (PI) dan  berjanji akan mengkomunikasikan terkait hal tersebut kepada panitia.

Pada hari rabu 31 maret 2021 menimbang hal yang sudah dijelaskan sebelumnya BEM KM UNTIDAR bersama dengan 131 peserta yang tergabung di dalam forum memutuskan untuk walk out dari Munas BEM SI XIV   di Auditorium Unand. Kekecewaan peserta diperparah karena panitia tetap melanjutkan Munas di dalam auditorium dengan hanya sekitar 30 peserta dan bahkan tanpa perwakilan Universitas Diponegoro (UNDIP) selaku presidium sidang III. Peserta yang keluar juga terus mengajak peserta yang berada di Auditorium Unand untuk ikut bersolidaritas dan bergabung bersama forum.

Pada hari kamis 1 April 2021 132 peserta yang walk out dari Munas memutuskan untuk mengadakan Munas BEM SI XIV yang berlandasan kedaulatan anggota aliansi BEM SI di Asrama Haji Padang. Munas diadakan secara swadaya dan kolektif oleh anggota yang mengikuti dan mengajak seluruh anggota BEM SI tanpa terkecuali. Malam harinya, 132 peserta kembali mengundang seluruh anggota aliansi BEM SI terutama yang masih ada di Unand untuk bergabung dalam Munas BEM SI XIV di Asrama Haji Padang

Beberapa Rekomendasi kebijakan Dari Forum

  1. Anggota aliansi BEM SI yang tidak dapat masuk untuk diberikan kesempatan melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan serta pengecekan status keanggotaan segingga tidak serta merta memasuki forum.
  2. Dibukanya transparansi jumlah peserta yang ada di forum melalui presensi karena adanya kecirigaan peserta terhadap banyaknya kursi kosong yang diisi.
  3. Menukar panitia yang berada diruangan sejumlah dengan peserta di luar forum menimbang banyaknya panitia di dalam ruangan.

Sayangnya panitia menolak seluruh usulan tersebut dengan alasan itu semua merupakan hak prerogatif panitia.

Pandangan BEM KM UNTIDAR

  1. BEM SI adalah aliansi yang memegang teguh prinsip inklusifitas dan demokratis.
  2. Terkait dengan 18 delegasi kampus yang bermasalah terkait administrasi seharusnya bisa diselesaikan tanpa mengurangi hak anggota aliansi dan panitia seharusnya menjadi fasilitator untuk mengatasi permasalahan tersebut.
  3. Dalam musyawarah kedaulatan tertinggi berada di forum bukan di ketua panitia atau tuan rumah dalam hal ini presiden mahasiswa Universitas Andalas, Mereka tidak seharusnya bertindak arogan dan memutuskan segala sesuatunya secara sepihak.
  4. Panita bertindak melampaui batas dengan bersikap tidak mengindahkan saran forum dan rekomendasi pengurus inti BEM SI 2020 yang menyarankan agar 18 delegasi kampus yang masih berada di luar untuk diikut sertakan ke dalam forum terlebih dahulu dan dibantu untuk menyelesaikan permasalahan administrasinya.

Peran Yang Diambil BEM KM UNTIDAR Dalam Munas BEM SI XIV 

Agenda Munas BEM SI XIV di Padang salah satunya adalah pemilihan posisi struktural yang ada di BEM SI, diantaranya koordinator pusat, koordinator FP, koordinator wilayah, dan koordinator isu secara mandataris. Mandataris yang dimaksud merupakan bentuk mandat yang dilandaskan dari hasil kesepakatan 132 perguruan tinggi yang tergabung dalam Munas BEM SI XIV. Bentuk mandat yang diterima oleh koordinator pusat dan jajarannya pada Munas BEM SI XIV  merupakan mandat yang sah dan terlegitimasi oleh 132 perguruan tinggi.

Menyikapi hal itu, BEM KM UNTIDAR percaya bahwa isu yang menjadi fokus utama untuk situasi saat ini adalah isu-isu yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi.Atas dasar pertimbangan tersebut BEM KM UNTIDAR memutuskan untuk bergabung menjadi anggota koordinator isu ekonomi yang dikoordinatori oleh Universitas Gajah Mada sebagai penerima mandat yang sah dan terlegitimasi.

Rilis Pers dari 132 Perguruan Tinggi yang walk out melalui tautan:

bit.ly/RilisPersBEMSI

Piagam Persatuan hasil Munas di Asrama haji Padang dapat di akses di:

bit.ly/PiagamPersatuanBEMSI

 

Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar adakan galang dana untuk NTT dan NTB

Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar usai melaksanakan kegiatan galang dana yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 April 2021, pada pukul 08.00 – 16-00 WIB. Kegiatan galang dana ini diadakan oleh KM Untidar sebagai wujud solidaritas kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Tengah (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang mengalami musibah banjir. Bencana banjir telah melanda kedua wilayah tersebut sejak 4 April 2021, yang mengakibatkan duka mendalam serta kerugian dimana banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka.

Kegiatan peduli NTT dan NTB yang dikoordinatori oleh masing-masing fakultas, diadakan secara tersebar pada berbagai titik wilayah di Kota dan Kabupaten Magelang.  Daerah-daerah yang digunakan untuk tempat galang dana yaitu alun-alun Kota Magelang dan di beberapa titik persimpangan yaitu persimpangan Canguk, Cacaban, Pakelan dan Bayeman.

Kegiatan galang dana yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar ini dilaksanakan dengan lancar. Seluruh mahasiswa yang berpartisipasi dalam galang dana ini, tetap  tertib dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mahasiswa dihimbau untuk selalu memakai masker dan membawa handsanitizer sebagai perlengkapan keamanan galang dana pada masa pandemi.

Hasil Sementara yang didapatkan dari kegiatan galang dana ini pada hari pertama sebanyak 20.318.500 rupiah dan pada hari kedua sebesar 22.025.500 rupiah. Total keseluruhan yang didapat selama dua hari senilai 42.344.000 rupiah.

Pro dan Kontra Hutan Kinipan

TOLAK : Penolakan pembebasan lahan hutan Kinipan untuk dijadikan Perkebunan kelapa sawit. (sumber : google)

MAGELANG (BEM KM Untidar) – Penebangan pohon di hutan Kinipan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan sekitarnya. Bencana alam yang silih berganti, kepunahan hewan langka, hingga penggusuran tempat tinggal masyarakat yang berada di sana. Penebangan ini dilakukan atas dasar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh sebuah perusahaan.

Kinipan merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Kalimantan Tengah. Desa ini sejak 2015 telah berusaha untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas hutan adatnya. Peta partisipatif dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pengakuan telah siap. Bahkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebuah lembaga yang diinisiasi sejumlah ormas dan NGO, telah memberikan sertifikasi yang membuktikan bahwa hutan Kinipan memenuhi segala aspek untuk ditetapkan sebagai wilayah hutan adat. Sesuai dengan persyaratan sejumlah regulasi pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat harus dilepaskan dari status hutan negara.

Sementara itu, Pada tahun 2005 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang ke wilayah adat laman kinipan dengan maksud untuk berinvestasi kebun sawit disana, namun masyarakat memberikan respon penolakan pada pihak SML. Kemudian pada tahun 2012 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang lagi dengan membawa surat izin atas nama pemerintah dengan nomor EK.525.26 SK-IL/VI/2012 kemudian disusun SK bupati EK.525.26/01/SK-IUP/VI/2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari. Masyarakat tetap melakukan penolakan hingga memberikan tulisan bahwa Mereka takut akan hutan dan keberadaan mereka hancur, mereka juga takut tanah longsor dan banjir.

Kemudian April 2016 masyarakat Adat Laman Kinipan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis atau mendeklarasikan hasil pemetaan wilayah adat Laman Kinipan. Kegiatan yang berbahagia ini juga di handiri oleh Asisten III selaku perwakilan pemerintahan Kabupaten Lamandau, Anggota DPRD Kabupaten Lamandau, dan beberapa Kepala Desa atau Kepala Adat yang berbatasan dengan Desa Kinipan atau wilayah hutan adat Laman Kinipan.

Selanjutnya Pada 23 Mei 2018, komunitas masyarakat adat Laman Kinipan dan pemerintah desa kembali melakukan rapat. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pengurus komunitas adat beserta para tokoh Laman Kinipan sepakat untuk meminta pendampingan dan bantuan hukum kepada PB AMAN, BRWA, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan hutan adat Laman Kinipan.

Permasalahan ini masih berkepanjangan hingga pada tanggal 8 Oktober 2018 masyarakat adat Laman Kinipan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lamandau, ada tiga poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat yaitu agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau mencabut ijin operasi PT. SML di wilayah hutan adat Laman Kinipan, kemudian agar Pemda membuat SK terkait hutan adat Laman Kinipan, dan mendesak Pemerintah membuat Perda perlindungan masyarakat adat Laman Kinipan.

Adanya permasalahan ini Kepala adat Kinipan Effendi juga sempat ditangkap dan dilaporkan melakukan tindak kekerasan. Mereka ditangkap atas laporan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan kepada dua karyawan perusahaan, Asmani dan Herman. Polisi menyebut dalam penyidikan didapatkan keterangan bahwa orang yang menyuruh melakukan perampasan gergaji mesin adalah Effendi.

Di Indonesia terdapat 700 kasus konflik tanah yang berhubungan dengan industri minyak sawit, salah satunya kasus Dayak Kinipan. Oleh karena itu sejak bulan Juni tahun 2020 warga Dayak Kinipan memblokir jalan masuk ke kampung mereka dengan menghalanginya dengan buldoser. Hal ini dilakukan untuk mencegah perluasan perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka. Karena aksi protes dan blokade oleh masyarakat Dayak Kinipan ini, polisi telah menangkap enam warga masyarakat adat yang menentang perampasan tanah dan penebangan hutan.

Jelang Tes Masuk PTN, Puluhan pelajar ikuti “SIMULTAN SIKAMDAR”

MAGELANG (BEM KM Untidar) –  Dalam rangka mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2021, BEM KM Universitas Tidar  menyelenggarakan tryout online nasional pada Minggu, (4/4/2021). BEM KM Untidar bekerjasama dengan salah satu Bimbingan Belajar (Bimbel) Neutron Magelang. Acara ini diikuti 50 peserta dari Magelang maupun luar Magelang karena ini terbuka untuk umum.

Event yang diberi nama ”Simultan Sikamdar” atau simulasi UTBK Nasional dan Sosialisasi Kampus Untidar ini bertemakan “Dare to dream of reaching the future”. Selain Tryout UTBK, acara ini menyediakan beberapa fasilitas lainnya. Seperti giveaway, pembahasan soal, informasi kampus, tips & trick masuk PTN serta uang pembinaan bagi 3 peserta yang memperoleh nilai tertinggi.

Dalam sambutanya, ketua panitia Sobri Khausan Al Muis meminta agar seluruh peserta selalu semangat dalam mengikuti rangkaian tes UTBK 2021. “Semangat bagi semua peserta untuk meraih impian masuk PTN Favorit”, ucap Sobri, Minggu (4/4).

Sementara itu, Plt Ketua BEM KM Untidar Arsyada Nihayati juga turut memberikan semangat bagi peserta yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. “Tetap semangat untuk melanjutkan keperguruan tinggi negeri”, tutur Asyada.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan membahasa soal uji coba UTBK bersama Mr. Kiswantoro dari BImbel Neutron Magelang. Dalam sesi ini, Kiswantoro lebih berfokus pada soal Matematika karena Matematika pasti ada di setiap tes masuk PTN. Sementara itu, peserta juga diperbolehkan untuk bertanya mengenai pembahasan soal.

“Matematika itu pasti ada di tes PTN. Dari tahun ke tahun pasti ada Matrik, geometri dan lainnya yang sebenernya sederhana tapi banyak yang terkecoh”, jelas Kiswantoro.

Acara yang terakhir adalah sosialisasi kampus Untidar yang dipimpin oleh Arif Rahman Saleh yang merupakan Dosen teknik mesin Untidar.  Beliau menjelaskan sejarah Untidar, Fakultas yang ada di Untidar, hingga progress pembangunan Untidar. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa program studi diploma tiga (d3) di Untidar sedang proses menjadi sarjana terapan (d4).

“saat ini program studi d3 yang ada di Untidar, yaitu d3 mesin dan d3 akuntansi sedang berproses menuju sarjana terapan atau d4. Karena melihat mahasiswa lulusan d3 pasti tidak langsung kerja, dirasa kurang kompeten sehingga melanjutkan ke jenjang S1”, jelas Arif.

“selain itu, di Untidar juga memfasilitasi mahasiswa yang memiliki bisnis wirausaha agar lebih menjadi lebih baik dan maju. Sesuai dengan Visi Untidar Menjadi Universitas Unggul Dalam Bidang Kewirausahaan Berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal”, imbuhnya diakhir sosialisasi kampus.