KPK SEKARAT, BUAH HASIL REVISI CEPAT KILAT

Oleh: Kastrat BEM KM UNTIDAR 2021

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan mantan pimpinan KPK. Mahkamah dalam putusannya, menganggap bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil didasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon.

Penolakan MK Terhadap Permohonan Uji Formil yang Diajukan Pemohon Undang-Undang No 19 Tahun 2019

  1. Pemohon yang menyatakan bahwa UU nomor 19/2019 tersebut tak melalui skema program legislasi nasional. Berdasarkan keterangan DPR, MK menyatakan bahwa UU 19/2019 telah melalui tahap Prolegnas.
  2. Meski pun dalam pembuatannya UU KPK disebut dilakukan dalam waktu yang cepat. MK berpendapat bahwa jangka waktu dalam pembuatan UU tak diatur dalam UU yang ada.
  3. MK juga menolak dalil tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU tersebut. Berdasarkan bukti yang diterima, DPR menyebut telah melakukan sejumlah seminar nasional terkait dengan perubahan UU KPK tersebut.
  4. Mengenai keterlibatan KPK dalam pembahasan UU, MK telah mendapatkan bukti adanya pernyataan ketidakhadiran KPK dalam pembahasan. Oleh karena itu MK menyatakan bahwa MK menolak terlibat dalam pembahasan UU tersebu
  5. Dalil tak terpenuhinya kuorum kehadiran fisik dalam paripurna tidak juga diterima oleh MK.
  6. Pemohon juga mengajukan dalil mengenai UU 19/2019 yang tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai dalil tersebut MK menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diputuskan sebagai pelanggaran formil karena UU tetap berlaku setelah 30 hari meski tidak ditandatangani presiden.

Diketahui, sidang pengujian terhadap Revisi UU KPK telah berlangsung hampir dua tahun. Uji revisi dilakukan setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK yang dianggap melemahkan pada September 2019 lalu. Menurut mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dahulu dimiliki KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

26 Poin Hasil Revisi UU KPK yang berisiko melemahkan KPK:

  1. Melemahnya independensi (KPK).
  2. Bagian yang mengatur ada pimpinan adalah tanggung jawab tertinggi dicabut.
  3. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.
  4. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
  5. Standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan pegawai KPK.
  6. Dewan Pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.
  7. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.
  8. Salah satu pimpinan KPK pasca UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.
  9. Pemangkasan kewenangan penyelidik.
  10. Pemangkasan kewenangan penyadapan.
  11. OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.
  12. Terdapat pasal yang beresiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT.
  13. Ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK.
  14. Ada resiko penyidik PNS di KPK berada di dalam koordinasi dan pengawasan polri karena pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus
  15. berkurangnya kewenangan penuntutan.
  16. Dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.
  17. Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugas karena status ASN.
  18. Terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi pegawai negeri sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu 2 tahun bagi Penyelidik dan Penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.
  19. Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks bersifat lintas negara.
  20. Diubahnya pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.
  21. Terdapat pertentangan sejumlah norma seperti pasal 69 D yang mengatakan sebelum Dewan Pengawas di bentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah. Sementara di pasal 2 diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
  22. Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, Apakah penasehat menjadi Dewan Pengawas atau penasehat langsung berhenti saat UU ini diundangkan.
  23. Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik (pasal 11).
  24. KPK hanya berkedudukan di ibukota negara.
  25. Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan.
  26. Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu: pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi.

Kronologi Perjalanan Revisi Undang-Undang KPK

Polemik terkait revisi UU KPK perlahan meredup setelah DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan perubahan kedua UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU. Berikut kronologi perjalanan revisi UU KPK:

  1. 2011

(16 desember) DPR menyepakati 64 RUU, termasuk RUU KPK yang akan dibahas pada program prioritas legislatif nasional atau prolegnas tahun 2012.

  1. 2012

(4 Oktober) Komisi 3 DPR sepakat melanjutkan perumusan revisi UU KPK.

(9 Oktober) Badan legislasi (baleg) DPR mengatakan akan merumuskan ulang draf revisi.

(16 Oktober) Panitia kerja atau Panja revisi UU KPK akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembahasan revisi tersebut.

  1. 2015

(23 Juni) rapat paripurna DPR sepakat untuk memasukkan kembali revisi UU KPK ke dalam prolegnas .

(6 Oktober) draft UU KPK beredar saat rapat pleno baleg DPR ada 45 anggota dari 6 fraksi menjadi pengusaha draft.

(7 Oktober)KPK menolak rencana DPR memasukkan revisi UU ke dalam prolegnas.

  1. 2016

(11 Februari) rapat paripurna DPR untuk membahas revisi UU KPK batal karena fraksi Gerindra dan Demokrat menolak revisi.

(13 Februari) pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan hingga masa sidang DPR berikutnya .

(21 Februari) ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan akan mengundurkan diri kalau revisi ini tetap dilakukan .

(22 Februari) pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi namun tidak menghapusnya dalam prolegnas.

(9 Oktober) pemerintah mengatakan akan menarik diri dari pembahasan jika revisi bertujuan untuk memperlemah KPK.

  1. 2017

(10 Januari) DPR menetapkan prolegnas 2017 terdiri atas 50 pasal RUU namun revisi UU KPK tidak termasuk didalamnya .

  1. 2018

(15 Januari) ketua DPR Bambang soesatyo mengatakan dirinya memastikan DPR tidak akan mendorong rekomendasi revisi UU KPK.

  1. 2019

 (11 September) Presiden Joko Widodo menekankan surat Presiden surprise terkait revisi UU KPK dan dikirim ke DPR 13 September baleg DPR dan pemerintah mengadakan rapat tertutup tentang revisi UU KPK 17 september DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.

Pernyataan Jokowi ( Revisi UU KPK):

Presiden Joko Widodo mengklaim menolak sejumlah poin dalam draf revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan DPR pada Jumat (13/9/2019). Jokowi lalu menjabarkan empat poin revisi yang disebutnya la tolak. Namun faktanya, hanya dua poin yang benar-benar ditolak oleh Kepala Negara.

KLAIM

FAKTA

– Jokowi mengaku tidak setuju jika KPK harus mendapatkan izin dari plhak eksternal untuk melakukan penyadapan.

– Jokowi mengaku tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

– Jokowi tidak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan.

– Jokowi juga tidak setuju pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari KPK dan diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

– Dalam draf revisi UU KPK, tak ada ketentuan bahwa KPK harus mendapat izin pengadilan sebelum menyadap terduga koruptor.

Dalam draf RUU KPK pasal 12 B ayat 1, Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas Izin tertulls darl Dewan Pengawas.

– Dalam pasal 45 draf RUU KPK, memang sudah diatur bahwa penyidik KPK tak hanya berasal dari kepolisisan dan kejaksaan, tetapi juga penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oelh Undang-undang.

– Poin ini diatur dalam pasal 12 A draf RUU KPK, Dalam melaksanakan tugas 3 penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesual dengan ketentua peraturan perundang-undangan.

– Poin ini juga memang diatur 4 dalam pasal 7 ayat 1 huruf a draf RUU KPK, melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh masing-masing instansi, kementerian, dan lembaga.

Poin Revisi dan Implikasi

REVISI

IMPLIKASI

– pegawai KPK menjadi ASN

-KPK menjadi lembaga pemerintah/eksekutif

– KPK perlu meminta izin penyadap, penyitaan, & pengeledahan

– Penyidikan KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, & ASN

– Penuntutan harus koordinasi dengan kejaksaan Agung

– Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria

– KPK berkewenangan mengeluarkan SP3

– Dinilai akan menghilangkan independensi KPK

– KPK tidak lagi sebagai lembaga independen yang mengawasi 3 pilar demokrasi

– Dikhawatirkan dalam penanganan kasus akan ada intervensi dari dewan pengawas

– Tidak ada lagi penyidik independen. Dikhawatirkan pula akan makin banyak kasus sprindik yang bocor

– KPK tidak lagi punya kewenangan otonom dalam penuntutan

– KPK akan sulit mengusut perkara suap yang biasanya berjumlah < 1 miliar rupiah

– Kasus-kasus besar BLBI, Century, E-KTP, Hambalang, dll berpotensi didesak untuk dikeluarkan SP35

Revisi UU KPK

  1. Pasal Pemeriksaan

Dalam Pasal 46 UU KPK lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU baru, pasal itu diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di kitab hukum acara pidana.

Perubahan tersebut menyebabkan UU KPK kehilangan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya, tindak pidana korupsi hukum acaranya sama dengan tindak pidana biasa.

  1. Kewenangan di tangan dewan pengawas

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan dan penangkapan. Namun dalam UU baru, kewenangan pimpinan sebagai pananggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas.

  1. Pasal perihal kewenangan menggeledah

Merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledeh dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B mengaturpenyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1×6 bulan dan dapat diperpanjang 1×6 bulan.

  1. Pasal tentang penyelidik KPK

Pasal 43 UU KPK baru mengatur penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun, Pasal 43A menyebutkan penyelidikan tersebut harus lulus pendidikan di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 20021 tentang kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian.

  1. Pasal soal status kepegawaian

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK dan mendegradasi lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah. Sebab pegawai negeri atau ASN berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah.

  1. Pasal tentang dewan pengawas

Keberadaan dewan pengawas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Wewenang dewan pengawas juga bukan Cuma mengawasi dan mengevaluasi, tetapi masuk dalam keseharian teknis penanganan perkara. Peran dewan pengawas ini tertuang dalam Pasal 37B. Keberadaan dewan pengawas ini dinilai merupakan bentuk pemborosan dan bisa menjadi alat intervensi.

  1. Pasal tentang kewenangan menghentikan penyidikan

UU KPK yang baru mengatur kewewnangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini ada di Pasal 40 UU KPK hasil revisi. Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai aturan ini diskriminatif dengan mengatur batas waktu tertentu dalam penghentian penyidikan. Pembatasan hanya berdasarkan kedaluwarsa perkara sesuai dengan ancaman hukuman.

#MOSITIDAKPERCAYA

#REFORMASIDIKORUPSI

#REFORMASIHABISDIKORUPSI

Sumber

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/26/152306165/infografik-26-poin-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-lemahkan-kpk

https://tirto.id/banyak-koruptor-lepas-dari-jerat-hukum-seandainya-uu-kpk-direvisi-eidm

https://amp.kontan.co.id/news/mahkamah-konstitusi-mk-tolak-uji-formil-revisi-uu-kpk

https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/161310565/infografik-klaim-dan-fakta-pernyataan-jokowi-soal-revisi-uu-kpk

https://www.antaranews.com/infografik/1071610/jalan-terjal-revisi-uu-kpk

Standwith Nining Elitos

Standwith Nining Elitos

Pada Rabu 10 Maret 2021, terdapat kabar bahwa penanggung jawab aksi IWD Konfederasi KASBI, yaitu Nining Elitos ,dkk di panggil Polda metro jaya yang dijadwalkan pada tanggal 15 Maret 2021.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos dipanggil polisi terkait dugaan penghasutan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dugaan tindak pidana yang disebutkan terjadi saat kegiatan unjuk rasa ‘Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), KASBI, KPBI, FBTPI, FSBPRI, dan SBCSI Garut’ di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kantor ILO Jakarta.

Dalam laporan polisi nomor: LP/235/III/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 9 Maret dan Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik/777/III/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret. Nining dilaporkan atas sangkaan Pasal 169 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP.

Jika kita lihat bahwa pasal pasal yang dituduhkan terdapat Nining terdapat kejanggalan, dengan jelas tidak melakukan tindakan yang berbahaya yang berdampak terhadap kestabilan keamanan negara , jika Nining Elitos dikriminalisasi atas dugaan pelanggaran karantina lalu bagaimana dengan kasus kerumuman yang disebabkan presiden Jokowi, kasus Presiden Jokowi tersebut dibebaskan, pemerintah seakan akan menutup mata atas segala bentuk permasalahan yang terjadi pada rakyat kecil seperti, kaum buruh, kaum tani , prempuan dan mahasiswa.

Lagi lagi perlu ditegaskan setahun belakangan ini pasca Omnimbus Law-Cilaka diketuk palu oleh DPR sejak 5 Oktober 2020 dan disahkan presiden sejak tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 kini telah menghasilkan turunannya yaitu 4 PP (Peraturan Pemerintah) yang baru antara lain PP nomer 34 tentang tenaga kerja asing (TKA);  PP Nomor 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,Alih daya , waktu kerja dan waktu istirahat, dan PHK; PP Nomor 36 tenteng pengupahan; PP Nomor 37 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dimana mayoritas butuh menyatakan bahwa 4 PP tersebut telah mendegradasi hak hak kaum buruh.

Kami mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk bersama sama melawan kriminalisasi , pembungkaman demokrasi.

#STANDWITHNININGELITOS

#LAWANKRIMINALISASI

#CABUTOMNIMBUSLAW

#MOSITIDAKPERCAYA

Wacana Revisi UU ITE Untuk Keadilan Masyarakat

 

Ilustrasi UU ITE. Foto : Kumparan

MAGELANG (BEM KM Untidar) – Setelah pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI/Polri secara internal pada Senin (15/2), menimbulkan sebuah wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kedua kalinya. Jokowi menyatakan, UU ITE dapat direvisi apabila masyarakat merasa tidak ada keadilan, khususnya soal pasal-pasal karet atau multitafsir. Pernyataan Jokowi soal revisi UU ITE tak lepas dari pandangan masyarakat yang mengeluhkan UU tersebut.

Lantas bagaimana perjalanan UU ITE hingga dituding jadi alat kriminalisasi?

Dikutip dari berbagai sumber, gagasan adanya UU ITE kurang lebih bermula sejak awal tahun 2000 di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat itu, masih terjadi kekosongan hukum di ranah dunia maya atau siber. Hal tersbut membuat 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, berinisiatif menyusun konsep RUU cyberlaw.

UNPAD menyusun konsep Cyberlaw sebagai payung aturan teknologi informasi sehingga bersifat umum. Lebih jelasnya, RUU ini mengatur perlindungan hak pribadi, e-commerce, persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual dan tindak pidana cyber. Konsep ini bernama pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Sedangkan UI mengonsepkan untuk bersifat lebih spesifik. Artinya hanya mengatur yang berkaitan dengan transaksi elektronik saja. Hal tersebut dinamakan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).

Sementara itu Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangannya pada Februari 2019 menyatakan, gagasan UI dan Unpad kemudian digabung menjadi satu naskah RUU pada 2003. Saat itu, era Presiden Megawati di mana kedudukan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dijabat Syamsul Mu’arif atau biasa disapa Nando. Dalam perumusan RUU ITE, Nando menyebut pada 2005 atau saat Presiden SBY menjabat, Kominfo membentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU ITE dilakukan dalam rentang 2005-2007 saat Kominfo dipimpin Sofyan Djalil dan berlanjut ke Mohammad Nuh. Ketika itu, Nando menyatakan, Kominfo dalam pembahasan RUU ITE menggunakan landasan teori sintesa/hybrid yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif. Teori instrumental menyatakan teknologi itu netral. Sebaliknya, teori substantif menyatakan teknologi tidak netral, sehingga konsep yang telah disusun oleh 2 PTN digabungkan.

Setelah melalui pembahasan di DPR yang berlangsung sejak 2003, UU ITE akhirnya disahkan DPR pada 25 Maret 2008. UU ITE kemudian diteken Presiden SBY pada 21 April 2008 dan diundangkan di hari yang sama.

Nando menyebut bagian pertama UU ITE mengatur persoalan e-commerce seperti market place, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma private dan public key infrastructure) maupun non digital (scan tanda tangan, password, pin, dan sidik jari).

Bagian kedua UU ITE terkait tindak pidana teknologi informasi memuat banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik. Sub bagian dua adalah akses ilegal seperti hacking. Sub bagian tiga mengenai illegal interception seperti penyadapan, dan sub bagian empat mengenai data interference seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang.

Tak lama usai disahkan, UU ITE ketika itu sudah mendapat berbagai kritik. Ancaman kriminalisasi menggunakan UU ITE sudah lama disuarakan berbagai pihak, secara khusus terhadap berlakunya Pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian/SARA. Berikut bunyi pasal yang mengatur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian/SARA.

Pasal 27 ayat (3):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (2):

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Khusus mengenai berlakunya Pasal pencemaran nama baik, Menkominfo era Presiden Jokowi jilid I, Rudiantara, mengatakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin dihapus. Dalam rilis Kominfo pada Februari 2015, Rudiantara menyatakan jika pasal tersebut dihilangkan, efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang. Menurut Rudiantara, pasal tersebut sebenarnya memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik, khususnya di dunia maya. Namun, dalam penerapannya sering terjadi kesalahan.

Kesalahan penerapan tersebut, membuat banyak orang telah menjadi ‘korban’ UU ITE. Sehingga, Rudiantara ketika itu mengusulkan adanya revisi sebagai solusi agar tidak lagi ada korban akibat salah penerapan pasal. Solusi kedua adalah melakukan pembicaraan dengan aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dalam menerapkan pasal tersebut.

Berikut 9 pasal karet bermasalah dalam UU ITE yang sering digunakan untuk merepresi para aktivis maupun orang biasa.

  1. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
  2. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.
  3. Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi. Rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden.
  4. Pasal 28 ayat 2 tentang kebencian. Rentan jadi alat represi minoritas agama, serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintahan.
  5. Pasal 29 tentang ancaman Rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.
  6. Pasal 36 tentang kerugian. Rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
  7. Pasal 40 ayat 2 (a) tentang muatan yang dilarang. Rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoangan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.
  8. Pasal 40 ayat 2 (b) tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
  9. Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.

Dari 9 pasal karet tersebut telah tercatat ada sejumlah nama yang menjadi korban. Berikut beberapa korban dari pasal karet UU ITE.

  1. Prita Mulyasari

Pada 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan pesan melalui e-mail berisi keluhan dirinya dan teman-temannya terkait pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasioal Tangerang. Saat itu, isi e-mail yang dikirimkan oleh Prita tersebut secara tak sengaja tersebar ke sejumlah mailing list di dunia maya. Mengetahui informasi tersebut, pihak RS Omni pun mengambil langkah hukum. Prita dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya Prita mendapat ancaman hukuman penjara selama enam tahun. Namun, Pengadilan Negeri Tangerang sempat memvonis bebas Prita, sebelum Majelis kasasi Mahkamah Agung mengganjarnya dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Empat tahun berselang, akhirnya Prita dibebaskan setelah Peninjauan Kembali terhadap kasusnya yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 17 September 2012 silam.

  1. Ervani Handayani

Ervani Handayani harus berurusan dengan hukum akibat curhat di facebook soal mutasi kerja yang dialami oleh suaminya pada 30 Mei 2014. Ia membuat status facebook yang dianggap mencemarjan nama baik bos suaminya. Seletah mengetahui isi curhatan tersebut, Ayas yang namanya disebutkan itu melaporkan unggahan Ervani ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jaksa penuntut umum menjerat Ervani dengan pasal berlapis. Pertama Pasal 45 ayat 1, Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dan pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Enam bulan berselang, akhirnya permohonan penangguhan penahanan Ervani Handayani dikabulkan pada 17 November 2014.

  1. Anindya Joediono

Aktivis Front Mahasiswa Nasional Universita Narotama ini dijerat UU ITE karena mengunggah curhat lewat akun Facebook pribadi, yang mengisahkan kronologi penggrebekan di asrama mahasiswa Papua di Jl. Kalasan 10 Tambaksari, Surabaya, oleh aparat keamanan Juli 2018, dan pelecehan seksual yang dialaminya. Anindya menilai penggrebekan itu hanya untuk menghentikan  diskusi tentang pelanggaran HAM di Papua, karena aparat gabung yang terdiri dari polisi, TNI dan Satpol PP ketika itu tidak dapat menunjukkan surat perintah penggrebekan mereka. Ketika kemudian diperiksa, Anindya dilecehkan secara seksual dan diseret beramai-ramai. Anindya menuliskan kronologi yang dialaminya di Facebook.

Satu tahun kemudian, DPR bersama Kominfo akhirnya merevisi UU ITE dan disahkan pada 27 Oktober 2016. Revisi UU ITE diteken Jokowi pada 25 November 2016 dan diundangkan di hari yang sama.

Meskipun sudah direvisi, pasal-pasal karet di UU ITE yang dirasa bisa menjadi alat kriminalisasi masih didapati. Walau demikian, Kominfo menyatakan pasal-pasal yang dianggap karet sudah dibuat penegasan melalui lampiran penjelasan agar tak multitafsir.

Kominfo menyebut setidaknya ada 7 poin utama dalam revisi UU ITE pada 2016:

  1. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 perubahan sebagai berikut:
  • Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”
  • Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan
  • Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.
  1. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut:
  • Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
  • Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
  1. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut:
  • Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang Undang;
  • Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
  1. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
  • Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP
  • Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
  1. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
  • Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
  • Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
  1. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuanPasal 26, sebagai berikut:
  • Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
  • Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
  1. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
  • Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informas Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
  • Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.